.webp)
Masa depan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin cerah. Hal ini didukung hasil sementara hitung cepat atau quick count dengan perolehan suara Prabowo-Gibran unggul dibandingkan paslon lain.
Namun demikian, polemik pembangunan mega proyek yang menelan anggaran jumbo itu masih terus berlangsung. Hal ini terutama tentang konsep IKN itu sendiri sebagai upaya pertumbuhan dan pemerataan Indonesia.
Senior Lecturer in International Politics and Global Security's Studies at Murdoch University lan D. Wilson menilai konsep pembangunan IKN merupakan suatu hal yang menarik. Hanya saja, ia belum dapat memahami bagaimana pemerintah mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan RI melalui IKN. Menurutnya, banyak kasus pemindahan ibu kota yang tidak berhasil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya Brasilia, itu sangat menarik karena menjadi salah satu inspirasi Presiden Soekarno tentang kemungkinan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ini," kata Ian, dalam Diskusi Publik tentang IKN, di BRIN Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
"Tetapi yang banyak dicatat dan ditulis panjang lebar, Brasilia menghadapi banyak masalah, dalam soal cita-cita untuk mengkoreksi inequality bisa dikatakan tak berhasil," sambungnya.
Ian mengatakan, permasalahan tersebut menjadi masalah yang sama dalam pemindahan ibu kota baru di negara-negara lainnya. Menurutnya, hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana demokrasi Indonesia sendiri dengan pembangunan IKN.
"Bagaimana ini mencerminkan pengharapan politik Indonesia. Bagaimana ini akan menentukan kualitas dan substansi Indonesia di masa depan. Terus terang bagi saya agak mengkhawatirkan untuk satu hal, bahwa kalau kami melihat apa yang terjadi di negara lain yang bikin ibu kota baru," ujarnya.
Di samping itu, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Dini Suryani mengatakan, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukannya, banyak hal dalam proses penyiapan IKN sendiri yang dibuat dengan sangat cepat dan terburu-buru. Seperti contohnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang normalnya dibuat dalam waktu 1 tahun, untuk IKN selesai hanya dalam 3 bulan.
Di samping itu, berdasarkan penelitian, masyarakat adat di kawasan terkait banyak yang mengaku tidak dilibatkan sepenuhnya saat masa-masa awal IKN ditetapkan. Beberapa di antaranya mengaku awalnya senang melihat jalanan mereka diperbaiki. Akan tetapi, tidak sedikit yang kaget karena tiba-tiba patok batas tertanam di depan halaman rumahnya.
"Ketika IKN hadir jalan dibuka kemudian bagus, mereka senang karena ekonomi jadi lebih lancar. Tetapi ketika terkait rumah lain lagi karena ini konsultasi publiknya minim. Jadi ketika KIPP, titik nol dibangun tiba-tiba di depan rumah salah satu narsum kami sudah ada patok padahal itu rumah pribadi. Dia kaget karena merasa tidak pernah diberi tahu. Jadi untuk masyarakat sekitar mix feeling di satu sisi senang, di sisi lain insecure nasib ke depan," jelasnya.
Tonton juga Video: Potret Jalanan Brasil yang Diwarnai Busa Beracun
