Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan sejumlah catatan dari hasil pemantauan pelaksanaan mudik Lebaran 2024 kemarin. Menurutnya, pengoperasian sejumlah ruas tol fungsional efektif membantu kelancaran lalu lintas (lalin).
Kementerian PUPR sendiri menyiapkan setidaknya 7 ruas jalan tol yang dioperasikan secara fungsional alias gratis. Salah satu di antaranya yaitu Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi Colomadu-Klaten 22,3 Km.
"Kemarin saya lihat yang Solo-Jogja itu sudah ribuan mobil lewat situ. Anak saya dari Semarang lewat situ ke Jogja lancar sekali, saya begitu mendarat di sini, dia sudah sampai Jogja. Jadi kalo fungsional insyaAllah membantu," kata Basuki, ditemui usai Halalbihalal di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2024).
Selain Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo seksi Colomadu-Klaten, keenam ruas tol lainnya yang dibuka fungsional antara lain (1) Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Cikeas-Cibitung 19,65 Km, (2) Tol Jakarta- Cikampek II Selatan paket 3 Kutanegara-Sadang 8,5 Km, yang berlokasi di Pulau Jawa.
Sisanya tersebar di Sumatera, yaitu (3) Tol Bangkinang-Koto Kampar24,7 Km, (4) Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura 9,47 Km dan Seksi 3-4 Tebing Tinggi-Sinaksak 47,15 Km. (5) Tol Indrapura-Kisaran Seksi 2 Lima Puluh-Kisaran 32,15 Km, (6) Tol Kayuagung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian dari IC Musilandas-Desa Sukamulya 21,2 Km.
Selain pengoperasian tol secara fungsional, untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2024 pemerintah juga menyiapkan diskon tarif untuk sejumlah ruas tol. Diskon diberikan rentang 14-35% untuk sejumlah golongan kendaraan tertentu.
Menyangkut diskon ini, Basuki belum dapat menerangkan secara detail dampak dari penerapannya. Pasalnya, diskon tarif tol untuk arus balik baru akan diterapkan besok.
"Kalau diskon, sekarang mau ada diskon ini sekalian untuk menjereng pemudik kan. Ada WFH, kemudian ada diskon tarif tol. Jadi untuk menyebar pemudik-pemudik. Mudah-mudahan ada dampaknya. Nanti evaluasi menyeluruh pasti oleh Korlantas dan Kemenhub," tutur dia.
(shc/das)