Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot pembangunan kampung nelayan modern (Kolamo) untuk mengintegrasikan penyediaan infrastruktur dan fasilitas perikanan dari hulu ke hilir. Tahun ini, KKP berencana membangun dua Kolamo.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah mengatakan tahun ini berencana menambah 10 Kolamo. Namun, usai dilakukan evaluasi ditetapkan hanya dua Kolamo yang akan dibangun. Kedua lokasi Kolamo tersebut Banyuwangi dan Warloka, Nusa Tenggara Timur.
"Tahun 2024, dari 10 target Kolamo, setelah dilakukan evaluasi ada dua yang ditetapkan, Banyuwangi dan Warloka NTT," kata Mochamad dalam Konferensi Pers, Jumat (27/8/2024).
Dia menjelaskan untuk Kolamo Warloka mengusung konsep terkait peningkatan produksi perikanan tangkap. Sementara, Kolamo Lateng yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengusung konsep kuliner.
Sebagai informasi, Kalamo Lateng akan dibangun di lahan seluas hampir 1 hektare. Kawasan ini merupakan sentra kuliner seafood yang berada di kawasan kampung nelayan.
Mochamad menjelaskan saat ini progresnya sudah penetapan kontrak untuk perlengkapan sarana dan prasarana di dua lokasi tersebut. Untuk Kolamo Lateng akan tersedia fasilitas, seperti lahan parkir, kios kuliner, area makan, play ground, saung pandang, pabrik es, shelter pendaratan dan bengkel nelayan, mushola, rooftop kafe, hingga pos pengawasan.
Sementara untuk Kolamo Warloka akan tersedia fasilitas, meliputi tambatan perahu, bale pelatihan, shelter pendaratan ikan, toilet umum, pabrik es, hingga pasar ikan. Dia menyebut dalam waktu dekat sudah bisa mulai pembangunan.
"Segera dilaksanakan pembangunan fisik. Target kami Oktober sudah bisa diselesaikan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, dia juga membeberkan progres pengembangan kampung nelayan maju. Dari target 55 lokasi, ada sebanyak 15 lokasi sedang proses pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan rekayasa sosial. Selain itu, ada 27 lokasi yang sedang dipersiapkan pembangunannya.
"Untuk kampung nelayan maju memang anggarannya hanya Rp 600 juta. Jadi, kita prioritaskan daerah-daerah yang memerlukan fasilitasi minimum yang kita siapkan dengan pengembangan kampung nelayan maju," jelasnya.
(hns/hns)