Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengadakan rapat kerja dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, salah satunya membahas soal kebutuhan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah-tanah terlantar.
"Kami butuh orang dan kerjasama dengan lembaga apapun yang bisa memanfaatkan penggunaan tanah-tanah terlantar, supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Saya butuh program dan orang untuk memanfaatkan lahan telantar, Kementrans punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan lahan tanah tersebut. Sehingga tanah-tanah telantar itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara," papar Nusron di Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/11/2024).
Selain itu, Nusron juga menargetkan pendataan, pemetaan, dan sertifikasi lahan harus segera diselesaikan hingga 100% pada 2029. Dirinya mengungkapkan, pencapaian pendataan ini baru mencapai sekitar 79%.
"Jadi kita itu ada hak pengelolaan (HPL), di luar hutan, total (lahan) di Indonesia itu ada 70 juta hektar. Yang sudah tersertifikasi dan terpetakan ada 55 juta hektar, 15 juta hektarnya ini banyak yang belum terpetakan dan belum tersertifikasi. Salah satunya adalah tanah atau lahan yang digunakan untuk zona transmigrasi pada masa lalu," beber Nusron.
Berkaitan dengan hal tersebut, Nusron bilang perlu ada revitalisasi peta kawasan transmigrasi untuk membantu Kementerian ATR/BPN dalam pendataan pemetaan biar bertambah.
Dalam kesempatan yang sama, Iftitah bilang tidak mungkin ada penempatan para transmigran jika tanpa ada lahan dan tata ruang yang telah disetujui oleh Kementerian ATR/BPN. Iftitah merinci, fokusnya saat ini yaitu melakukan pendataan inventarisasi terkait dengan kebijakan satu peta (one map policy).
"Sehingga nanti satu peta itu betul-betul sama antara peta yang digunakan oleh Kementerian Transmigrasi maupun peta yang digunakan oleh kementerian lainnya, termasuk dalam hal ini ATR/BPN. Dikaitkan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kami memang fokus kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi kawasan. Jadi, kami tidak selalu berbasis kepada pertanian," tandas Iftitah.
(kil/kil)