Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat terdapat puluhan titik banjir dan ratusan titik tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatra. Kondisi ini memutus akses ke berbagai daerah hingga bantuan sulit masuk.
Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian PU, hingga saat ini tercatat ada sekitar 62 titik banjir dan 245 titik longsor secara akumulasi, yang memutus akses ke sejumlah daerah. Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh menjadi wilayah dengan kondisi kerusakan jalan dan jembatan terparah.
"Paling parah di Sumut dan Aceh," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Roy menjelaskan, Aceh menjadi daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur jembatan paling banyak. Total ada sekitar 22 titik jembatan yang rusak dan terputus di sana.
"Di Aceh 27 titik banjir, untuk longsoran 59 titik. Kemudian untuk jembatan, 22 titik jembatan rusak dan terputus. Kemudian titik jalan amblas 3 titik," paparnya.
Kemudian untuk di Sumut, lanjut Roy, menjadi daerah dengan titik longsor paling banyak. Total ada sekitar 113 titik longsor dan 20 titik banjir yang memutus akses ke beberapa daerah di sana.
"Di Sumut, ini ada 20 titik banjir. Sudah tertangani 16 titik (kerusakan jalan dan jembatan). Kemudian ada 113 titik Longsor, sudah fungsional 80 titik (yang sempat terputus), 30 titik belum bisa dilalui masih dalam proses penanganan," ungkap dia.
Sedangkan di Sumatra Barat (Sumbar) sendiri, ada 15 titik banjir, dengan 23 titik sudah tertangani. Lalu ada 73 titik Longsor, di mana 54 titik sudah ditangani, 6 titik masih berproses, dan 13 titik belum dapat dilalui karena dalam proses.
"Kemudian 23 titik pohon tumbang juga, 21 titik sudah ditangani. Kemudian ada 5 titik infrastruktur jembatan ini masih berproses. Semua ini khusus di jalan nasional ya, jadi kita menangani untuk jalan nasional," kata Roy.
Sementara itu menyangkut sumber anggarannya, Roy menjelaskan, dalam kondisi darurat, seluruh anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Anggaran pekerjaan di kawasan sekitar lokasi terdampak juga dapat dimaksimalkan untuk percepatan pemulihan.
Selain itu, anggaran penanganan bencana umumnya bisa langsung cair dan eksekusi terlebih dahulu tanpa menunggu proses administrasi maupun audit. Ia juga menegaskan, fokus utama saat ini adalah penanganan cepat pada jembatan serta ruas jalan yang terdampak longsor, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
"Kalau untuk penanganan longsor kan biasanya tangani dulu, kerjakan dulu dan tidak audit baru dibayar. Jadi tidak ada proses yang harus duitnya dulu dikeluarkan, tapi prosesnya laksanakan dulu perbaikan semua, penanganan semua, nanti setelah selesai bisa dilakukan audit," jelasnya.
Simak juga Video 'Mensos Janjikan Santunan untuk Korban Banjir Sumatera':
(shc/eds)