Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2026 bakal dipangkas sebesar Rp 12,71 triliun. Dengan adanya pemangkasan ini membuat pagu anggaran Kementerian PU turun dari sebelumnya Rp 118,89 triliun menjadi hanya Rp 106,18 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pagu awal Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp 118,5 triliun pada 1 Desember 2025. Anggaran Kementerian PU kemudian sempat meningkat menjadi Rp 118,89 triliun per 28 Maret 2026 setelah adanya tambahan dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 390 miliar untuk memperkuat konektivitas jalan di Ditjen Bina Marga.
Namun untuk atas arahan Presiden terkait mitigasi kondisi global, dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang tertuang berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026. Kementerian PU diminta melakukan penyesuaian anggaran.
"Penajaman belanja dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN tetap terkendali," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).
"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun," sambungnya.
Dody mengatakan pihaknya belum menyampaikan rincian final pemangkasan anggaran tahun 2026 kepada DPR, khususnya Komisi V. Hal ini karena masih melakukan proses revisi anggaran secara internal dan unit organisasi (Unor) terkait hal tersebut.
"Kami belum menyampaikan secara detail untuk mendapat persetujuan di Komisi V, karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu 15 April 2026," terangnya.
(hrp/hns)