Pemerintah terus berupaya memperkuat swasembada pangan melalui pembangunan infrastruktur irigasi. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merehabilitasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 920 meter di Daerah Irigasi (DI) Cihanjawar Cikupa, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Saluran irigasi ini kini mampu mengairi 110 hektare lahan sawah dan memberi manfaat langsung bagi empat Kelompok Tani (Poktan) di sekitarnya melalui distribusi air yang lebih merata. Indeks Pertanaman (IP) di kawasan tersebut pun naik signifikan, dari rata-rata 200 menjadi 300, yang berarti petani kini bisa panen hingga tiga kali dalam setahun.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa penguatan infrastruktur irigasi merupakan kunci menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Ia menyebut keberadaan irigasi memberi kepastian pasokan air bagi petani, bahkan saat musim kemarau, sehingga turut mendukung peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani.
"Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Jaringan irigasi ini sejatinya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, namun dibantu proses rehabilitasinya oleh Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2025 melalui program Inpres 2/2025. Pada Juni 2026, serah terima hibah aset kepada Pemda pun telah dilaksanakan.
Selain di Kecamatan Sukamakmur, Kementerian PU juga merehabilitasi jaringan irigasi di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bogor, yakni Klapanunggal, Kemang, dan Caringin, dengan total panjang pengerjaan mencapai 1,91 kilometer yang mengairi lahan persawahan seluas 338 hektare.
Dody menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian berlangsung lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi fondasi penting bagi optimalisasi fungsi saluran irigasi demi pemerataan ketersediaan air di lahan pertanian.
"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," tegasnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan Inpres Irigasi, Kementerian PU menggandeng Kementerian Pertanian dalam proses pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih akurat, sehingga pembangunan irigasi pada 2026 dan tahun-tahun mendatang dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis data.
Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta sinergi antarlembaga, pemerintah optimistis produktivitas sektor pertanian dapat terus terjaga di tengah tantangan perubahan iklim. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung target swasembada pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Simak Video "Video Eks Dirjen SDA Kementerian PU Jadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 16 M"
(prf/ega)