Informasi cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta tidak hanya menjadi data, tetapi juga digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V membahas kesiapan BMKG serta sejumlah persoalan keselamatan transportasi, mitigasi cuaca ekstrem, dan perubahan iklim.
Sudjatmiko mengatakan informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini BMKG semakin dibutuhkan seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Menurutnya, informasi tersebut perlu terhubung dengan keputusan pemerintah di lapangan.
"Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi," ujar Sudjatmiko.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah potensi angin kencang di kawasan Jembatan Suramadu. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan protokol yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
"Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko," katanya.
Untuk memperkuat penyampaian informasi kepada pengguna jalan, Komisi V juga mendorong pemasangan Variable Message Sign (VMS) atau papan informasi digital di kawasan Suramadu. Papan tersebut dapat digunakan untuk memberikan peringatan ketika terjadi cuaca ekstrem.
Menurut Sudjatmiko, informasi BMKG perlu terintegrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan operator transportasi agar peringatan dini dapat segera diterjemahkan menjadi tindakan.
Persoalan keselamatan juga dibahas dalam sektor transportasi laut. Salah satu isu yang disoroti adalah kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih yang dapat memengaruhi stabilitas kapal. Contoh muatan yang dibahas mencapai sekitar 60 ton.
Pengawasan terhadap batas muatan kendaraan dan kemampuan kapal dinilai perlu diperkuat. Keselamatan penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa transportasi perlu menjadi pertimbangan dalam pengangkutan barang.
Selain muatan, kesiapan peralatan keselamatan kapal juga menjadi perhatian. Salah satunya fixed fire pump atau pompa pemadam kebakaran tetap yang tidak berfungsi.
"Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan," tegas Sudjatmiko.
Di sisi lain, Sudjatmiko meminta BMKG memperkuat penyediaan data cuaca dan iklim untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang. Data dengan perspektif 5, 25 hingga 100 tahun dinilai diperlukan agar pemerintah dapat memperhitungkan perubahan pola cuaca dan risiko dalam perencanaan pembangunan.
"Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya melihat kondisi hari ini. Kita membutuhkan data dalam jangka panjang agar pembangunan yang dilakukan benar-benar siap menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko di masa mendatang," ujar Sudjatmiko.
Data tersebut juga dinilai penting untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino, terutama terhadap ketersediaan air dan kekeringan. Dalam pembahasan Komisi V, pembangunan embung, sumur resapan, dan sistem penampungan air hujan menjadi sejumlah langkah yang perlu diperkuat.
Sudjatmiko menilai persoalan cuaca ekstrem dan perubahan iklim perlu ditangani secara lintas sektor. Data BMKG perlu terhubung dengan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan air, dan mitigasi bencana.
"Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar," pungkas Sudjatmiko.
(fdl/fdl)