-
Pemerintah telah membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun 2018. Tak tanggung-tanggung, formasi yang dibuka mencapai 238.015 orang. Jumlah ini diklaim terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Supaya berjalan dengan baik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah itu ditempuh untuk mengatasi berbagai gangguan seperti serangan cyber hingga praktik calo atau joki.
Polri sendiri menyatakan kesiapannya membantu pemerintah. Polri siap membabat habis praktik curang dalam seleksi CPNS.
Pemerintah membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 238.015 di tahun 2018. Jumlah ini terbanyak dalam sejarah karena belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jakarta, Jumat (28/9/2018).
"Yang pertama yang akan diterima tahun ini adalah 238.015 itu angka paling besar yang pernah diterima sebagai PNS selama republik ini ada. Jadi kita tak pernah menerima angka sebesar itu," kata Bima.
Bima mengatakan, untuk menyukseskan seleksi CPNS tahun ini, BKN menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). BKN akan memanfaatkan infrastruktur Kemendikbud untuk menyeleksi peserta.
"Untuk itu diperlukan persiapan matang, BKN punya sistem tapi tentu tidak menjangkau seluruh daerah. Kemendikbud memiliki fasilitas walaupun tidak didesain untuk penerimaan CPNS tapi bisa digunakan. Itu adalah uji nasional berbasis komputer," ujarnya.
"Jadi di setiap kabupaten ada, jadi kami berkolaborasi, sehingga tes bisa dilakukan di tiap kabupaten, infrastrukturnya sudah ada, tinggal eksekusi aja," tambahnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka pengamanan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kemarin.
Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, kerja sama ini terselenggara untuk mengamankan seleksi CPNS dengan jumlah kebutuhan mencapai 238.015 orang. Sehingga, ada kepastian CPNS murni tanpa ada rekayasa.
"Hal ini bermaksud memberikan kepastian pada CPNS melakukan seleksi, bahwa apa yang diupayakan betul-betul murni, tidak ada satu hal pun yang mengganggu atau direkayasa pihak lain," terangnya di Kementerian PANRB Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Syafruddin mengatakan, gangguan yang dimaksud seperti adanya tindakan percaloan atau joki dalam seleksi CPNS. Dengan menggandeng Polri, dia berharap masyarakat tidak menjadi resah.
"Tentu ada hal-hal yang bisa terjadi antara lain sistem percaloan, joki dan sebagainya yang selama ini kerap berlangsung di tengah masyarakat. Kami mohon Polri jajaran antisipasi melalui operasi besar-besaran menggunakan teknologi canggih menangkap pelaku," tambahnya.
Memang, seleksi CPNS saat ini telah menggunakan sistem elektronik yang canggih. Namun, Syafruddin mengatakan, perlu ada tambahan pengamanan.
"Walaupun BKN menggunakan sesuatu yang cukup maju dalam IT yang berkembang pesat dan dilakukan setahun lalu, tapi perlu back up pengamanan. Tentu secara spesifik bukan hanya pengaman, tapi proses setelah pelaksanaan," tutupnya.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ikut mengamankan jalannya seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Polri akan mengamankan seleksi CPNS dari gangguan praktik calo hingga gangguan serangan cyber.
Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi praktik calo pada seleksi CPNS. Dia menyatakan, akan membabat habis praktik tersebut.
"Ini nanti semua daerah saya akan perintahkan, semua Kapolda-nya melalui video instruksi yang sama, semua Kapolres instruksi yang sama, untuk membantu tadi jangan sampai ada calo, ada penunggang di atas kuda, nyari-nyari 'eh ini bisa masuk loh harganya segini', ini kita harus sikat," kata Tito di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Untuk memberi efek jera, Tito mengatakan, akan mengumumkan orang-orang yang terlibat dalam praktik tidak sehat tersebut.
"Nanti kita lihat kalau ada yang ketangkap kita akan umumkan untuk memberi efek deterent kepada yang lain," tambahnya.
Keterlibatan Polri dalam seleksi CPNS penting. Menurut Tito, hal tersebut karena seleksi CPNS melibatkan banyak orang.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, orang yang mengikuti seleksi sampai 5 juta orang. Sementara, formasi yang ditawarkan hanya 200 ribu.
Besarnya orang yang terlibat menimbulkan risiko pada ketidakpuasan masyarakat. Maka dari itu, perlu diantisipasi dengan menunjukkan seleksi CPNS ini murni tanpa adanya praktik calo.
"Artinya nanti namanya melibatkan massa yang besar, mungkin nanti ada yang puas dan tidak puas. Residunya, ekornya nanti, kira-kira larinya ke mana? Larinya nanti ada gejolak," tutupnya.
.webp)
