Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjelaskan, risiko pengetatan likuiditas tercermin dari kenaikan rasio antara penyaluran kredit dengan penerimaan dana atau loan to deposit ratio (LDR). Tercatat LDR perbankan pada Maret 2018 di level 89,1% kemudian naik di April 2018 menjadi 89,86%.
"Peningkatan LDR lebih karena pertumbuhan kredit naik dari 8,54% jadi 8,94%. Sementara pertumbuhan DPK juga naik dari 7,66% jadi 8,06%, tapi kecepatan kenaikannya tidak secepat kredit, sehingga LDR naik. Biasanya tren seperti ini perlahan pasti bank membutuhkan dana," tuturnya di Kantor LPS, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Baca juga: LPS Naikkan Bunga Penjaminan Jadi 6% |
Selain itu pengetatan likuiditas perbankan dipengaruhi juga keluarnya dana asing baik dari pasar modal maupun pasar surat berharga negara (SBN) dengan total mencapai Rp 27 triliun. Kondisi itu mengurangi ketersediaan likuiditas di sistem perbankan.
Selain itu volatilitas juga memberikan sumbangsih. Pelemahan rupiah akan menahan keinginan pemilik dana menabung dalam denominasi rupiah di perbankan.
LPS juga melihat adanya penurunan penempatan dana perbankan di instrumen Bank Indonesia (BI). LPS mencatat saat ini dana perbankan di instrumen BI turun dari posisi awal tahun Rp 556 triliun menjadi Rp 380 triliun.
"Jadi tentu saja ketika terjadi kenaikan pemberian kredit, likuiditas di perbankan menurun. Ditambah volatilitas pasar valas dan adanya outflow dana asing. Ini mengapa kami sebut risiko pengetatan likuiditas meningkat," tambahnya.
Baca juga: Bunga Kredit Turun, Tapi Masih di Atas 10% |
Meski begitu dia yakin kondisi likuiditas perbankan akan melonggar di semester kedua tahun ini. Sebab kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75% dipercaya akan mendorong deposan menempatkan kembali dananya di perbankan.
"Selain itu di semester II tahun ini dengan semakin aktifnya pengeluaran pemerintah, kita berharap likuiditas akan tertolong. Biasanya ekspansi fiskal di semester II akan lebih tinggi," ujarnya. (ara/ara)
