Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 13 Jul 2018 20:47 WIB

Program GPN Picu Warning Perang Dagang Trump? Ini Kata Darmin

Hendra Kusuma - detikFinance
Menko Perekonomian Darmin Nasution/Foto: Selfie Miftahul/detikFinance Menko Perekonomian Darmin Nasution/Foto: Selfie Miftahul/detikFinance
Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat kooordinasi (rakor) GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Rakor dimulai pukul 14.00 WIB berjalan sekitar empat jam di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian.

Para pejabat yang ikut rakor pun tidak ada yang mau menjelaskan hasil rapat tersebut. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.


Semuanya kompak, menyerahkan penjelasan kepada Darmin Nasution. Usai rakor Darmin menjelaskan rakor tersebut membahas GPN karena program tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden Donald Trump mengkaji ulang produk-produk ekspor Indonesia ke negara itu yang masuk GSP atau generalized system of preferences.

GSP adalah fasilitas atau hak istimewa yang diberikan kepada produk-produk ekspor dari seluruh negara ke AS dan sudah diterapkan sejak 1974. Setidaknya ada 112 negara merdeka dan 17 teritori yang mendapatkan hak istimewa dengan jumlah produk yang diberikan sekitar 5.000-an.


Evaluasi Pemerintah AS terhadap Indonesia terkait hambatan di sektor asuransi, GPN, data processing center, serta intelectual property right.

"Untuk mengevaluasi mereka punya daftar permintaan kita kok dihambat-hambat di Indonesia. Ada yang mengenai asuransi, national payment gateway (Gerbang Pembayaran Nasional/GPN), ada mengenai data processing center, ada mengenai intelectual property rights, pertanian, nah tadi itu kita membahas 3 yang pertama itu untuk merumuskan kita tawarannya apa," kata Darmin


Menurut Darmin pemerintah telah menyiapkan jurus menghadapi warning perang dagang AS karena merasa dihambat proses bisnis industri dari negara adidaya di Indonesia, cuma Darmin enggan mengungkapnya.

"Kita sudah punya kesimpulan tapi kan itu nggak bisa ngomongin, kalau di sana nggak mau, repot lagi kita, lebih baik kita jangan cerita-ceritakan dulu," kata Darmin.


Menurut Darmin, kesimpulan yang sudah dirumuskan ini juga bakal dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan setelah dilaporkan pun kesimpulan tersebut tidak bisa dibeberkan.

"Pemerintah itu berkepentingan mempertahankan fasilitas itu, pemerintah khawatir atau tidak, pokoknya kita mau berusaha sekuat tenaga supaya itu tetap," tutup dia. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed