Pemerintah dan BI Beberkan Jurus Pengendalian Inflasi

Jakarta - Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Hal itu terbukti dengan rendahnya inflasi yang tercapai saat ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sejak tahun 2015 inflasi terjaga rendah di sekitar 3%. Padahal, inflasi pernah mencapai double digit.

"Sejak 2015 berhasil dikendalikan dalam tingkat rendah sekitar 3%, dulu pernah double digit," kata Perry membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2019, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Menurut Perry, sinergi ini perlu diperkuat untuk mengendalikan inflasi. Penguatan itu melalui tiga kunci, pertama, sinergi ketersediaan pasokan hingga komunikasi.

"Sinergi 4K keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi komunikasi yang efektif. Sinergi di dalam memperkuat infrastruktur dalam setiap aspek khususnya infrastruktur dan kelancaran distribusi pangan yang memang masih perlu kita tingkatkan khususnya di wilayah luar Jawa," jelasnya.

Baca juga: Menkeu era Orde Baru: Gagal Bayar Utang Awal Datangnya Krisis?

Kedua, adaptasi dalam inovasi. Menurut Perry, inflasi di daerah dapat dikendalikan salah satunya karena inovasi digital, dari produksi hingga pemasaran.

"Inovasi teknologi informasi di berbagai daerah bisa kita replikasi dari satu daerah ke daerah lain sehingga inovasi berskala nasional," ungkapnya.

Ketiga, kata Perry, ialah pengembangan bisnis model kerja sama perdagangan antara daerah. Menurutnya, perdagangan antar daerah sudah banyak terjadi dan bisa dikembangkan.

"Tentu saja kita perluas ke daerah-daerah lain termasuk optimalkan lembaga ekonomi pedesaan maupun badan usaha milik daerah," tutupnya.

Baca juga: Bos BCA Harapkan Bunga Acuan Turun Lagi

Jurus Pemerintah untuk Kendalikan Inflasi

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan empat upaya pemerintah dalam menahan inflasi. Pasalnya, pada tahun 2018 masih ada lima provinsi dan delapan kabupaten/kota yang inflasinya masih di atas sasaran yakni 3-3,5%.

"Untuk tingkat tingkat provinsi terdapat lima provinsi berada di atas sasaran. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota terdapat delapan kabupaten/kota yang berada di atas sasaran," ungkap Darmin.

Dalam menghadapi hal tersebut, Darmin menyebutkan 'jurus' pemerintah yaitu strategi 4K di antaranya adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

"Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) melalui implementasi strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," jelas Darmin.

Baca juga: Pasokan Kurang, Harga Cabai Meroket

Langkah tersebut ia anggap dapat mengendalikan inflasi secara optimal terbukti pada tahun 2018 inflasinya masih terkendali yaitu pada angka 3,13% year on year (YoY).

Sehingga, strategi 4K ini akan terus dilanjutkan untuk menjaga inflasi tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Namun, pada tahun ini Darmin menyebutkan pemerintah akan fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ke depan. Pasalnya, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur yang dapat mendukung implementasi dua fokus tersebut.

"Strategi 4K akan terus dilanjutkan untuk menjaga capaian inflasi tahun 2019 dan seterusnya dengan fokus utama ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi ke depan. Pemerintah daerah diharapkan semakin berperan aktif mengoptimumkan pemanfaatan infra yang telah dibangun," terang Darmin.


(fdl/fdl)