Sindirian Jokowi ke Perbankan Dalam Negeri

Sindirian Jokowi ke Perbankan Dalam Negeri

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 06 Nov 2019 13:23 WIB
1.

Sindirian Jokowi ke Perbankan Dalam Negeri

Sindirian Jokowi ke Perbankan Dalam Negeri
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir para perbankan Indonesia yang masih nyaman memberikan pembiayaan kepada nasabah besar saja dan melupakan nasabah kecil yang seharusnya banyak dibantu.

Hal itu diungkapkannya di depan para bankir saat membuka acara Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan.

"Saya mengajak bapak ibu semuanya jangan hanya membiayai yang besar-besar saja," kata Jokowi, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi bilang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 60 juta ini juga membutuhkan aliran pembiayaan perbankan agar bisa berkembang dan naik kelas.

"Sekali lagi jangan membiayai yang besar-besar saja. Ini kalau tepuk tangan artinya bapak ibu semuanya setuju. Dan jangan membiayai yang itu-itu saja. Tepuk tangan lagi artinya setuju," jelas dia.

Bahkan, Mantan Wali Kota Solo ini mengajak para perbankan bisa membuka kantor cabang di daerah pelosok. Selama ini yang sudah berkontribusi pada daerah pelosok hanya Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan swasta nasional belum ada yang bergerak.

"Jangan enggan turun ke bawah. Sekali lagi berikan hati kita kepada yang kecil-kecil, kepada yang mikro. Jangan enggan turun ke bawah, juga jangan enggan mau capek untuk mengawal yang kecil yang mikro menjadi ke tengah dan besar," tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, kehadiran para perbankan nasional di seluruh pelosok juga bisa mendukung tingkat literasi keuangan di daerah dan menjaga perekonomian.

Lanjut ke halaman berikutnya >>>
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para peebankan Indonesia mendoakan langkah Pemerintah yang mengusulkan omnibus law disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Jokowi, omnibus law ini merupakan langkah Pemerintah dalam merevisi 74 undang-undang secara berasamaan demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Selama ini 74 UU dianggap sebagai penghambat.

"Kita ajukan ke DPR yang memperlambat kecepatan kita dalam membangun negara ini, harus betul kita pangkas, kalau diajukan satu-satu, 5 tahun 3 saja tidak dapat, 74 kita kumpulin, doakan disetujui dewan," kata Jokowi saat membuka Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Tujuan dari omnibus law, lanjut Jokowi juga untuk menyelesaikan masalah angka pengangguran terbuka yang selama ini terdapat 7 juta jiwa.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada seluruh perbankan nasional baik BUMN maupun swasta membantu atau mem-backup Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan prioritas di tanah air.

"Sektor keuangan negara kita, Indonesia, lebih kontributif pada agenda utama, jadi berikan backup ke sana, tadi sektor infrastruktur, pembangunan SDM, berikan backup ke sana, meskipun kita cari dana dari luar agar partisipasi lewat investasi atau kontribusi lain," kata Jokowi.

Bahkan dirinya juga sudah memerintahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa memprioritaskan swasta salam setiap kegiatan pembangunan.

"Kalau swasta tidak siap karena IRR-nya masih rendah berikan kepada BUMN karena bisa disuntik PMM, kalau BUMN nggak mau baru ambilalih pemerintah lewat APBN, tapi backup sektor keuangan perbankan sangat penting sekali agar berjalannya agenda utama, tolong ini diprioritaskan," ungkapnya.
Hide Ads