Selasa, 14 Jan 2020 14:00 WIB
Asabri Kena Kasus, Bagaimana Rencana Peleburan ke BP Jamsostek?
Foto: Hasan Al Habshy
FOKUS BERITA
Dugaan Korupsi Rp 10 T Asabri
Jakarta - Wacana peleburan atau penggabungan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) (Persero), PT Taspen (Persero), dan BP Jamsostek sudah bertahun-tahun belum terealisasi.
Kini Asabri diduga terlibat kasus korupsi hingga Rp 10 triliun. Lantas, bagaimana kelanjutan rencana peleburan tersebut?
"Ya itu sedang disiapkan sesuai dengan regulasi yang ada, kita ikuti saja," kata Direktur Utama (Dirut) BP Jamsostek Agus Susanto usai menghadiri acara SIAPP82 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Perlu diketahui, rencana peleburan tersebut sudah masuk dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Targetnya, peleburan tersebut maksimal direalisasikan pada tahun 2029.
"Kalau dilihat regulasinya kan sudah jelas paling lambat akhir 2029. Tapi perjalanan menuju ke situ sedang disiapkan oleh pemerintah," imbuh Agus.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo berpendapat, peleburan ini harus dipercepat. Ia menilai, peleburan ini dapat menyelamatkan Asabri dari dugaan kasus yang dapat merugikan perusahaan dan juga negara.
"Ke depan, harus kita pikirkan solusi, kita ingat Asabri dan Taspen itu ada di dalam program peta jalan atau road map untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan pada 2029, dengan kasus [Asabri] ini, kita harus kaji kembali, road map itu perlu kita kembali lihat lebih cepat road map yang semula 2029, dipercepat untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Irvan dalam dialog Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).
Namun, jika berkaca pada peleburan Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostem) dan PT Askes (Persero) yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu, peleburan itu tidak melalui likuidasi terlebih dahulu.
"Astek atau Jamsostek dan Askes saat masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ( dan BPJS Kesehatan) itu tak melalui likuidasi, tapi langsung masuk dari statusnya PT ke wali amanat, demikian pula kita lihat apakah perlu ada pintu darurat untuk Asabri masuk BPJS," urainya.
Sehingga, Irvan menuturkan perlu adanya kajian ulang dalam proses peleburan Asabri dan Taspen ke BPJamsostek ke depannya.
"Namun sekali lagi perlu kajian, karena ada sejumlah dana (Asabri) yang harus dipindahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, ketika harus ditransformasi," tandas Irvan.
Simak Video "Erick Sebut Keuangan Asabri Stabil, Mahfud Minta Prajurit Tak Khawatir"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
Kini Asabri diduga terlibat kasus korupsi hingga Rp 10 triliun. Lantas, bagaimana kelanjutan rencana peleburan tersebut?
"Ya itu sedang disiapkan sesuai dengan regulasi yang ada, kita ikuti saja," kata Direktur Utama (Dirut) BP Jamsostek Agus Susanto usai menghadiri acara SIAPP82 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
"Kalau dilihat regulasinya kan sudah jelas paling lambat akhir 2029. Tapi perjalanan menuju ke situ sedang disiapkan oleh pemerintah," imbuh Agus.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo berpendapat, peleburan ini harus dipercepat. Ia menilai, peleburan ini dapat menyelamatkan Asabri dari dugaan kasus yang dapat merugikan perusahaan dan juga negara.
"Ke depan, harus kita pikirkan solusi, kita ingat Asabri dan Taspen itu ada di dalam program peta jalan atau road map untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan pada 2029, dengan kasus [Asabri] ini, kita harus kaji kembali, road map itu perlu kita kembali lihat lebih cepat road map yang semula 2029, dipercepat untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Irvan dalam dialog Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (14/1/2020).
Namun, jika berkaca pada peleburan Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostem) dan PT Askes (Persero) yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 lalu, peleburan itu tidak melalui likuidasi terlebih dahulu.
"Astek atau Jamsostek dan Askes saat masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ( dan BPJS Kesehatan) itu tak melalui likuidasi, tapi langsung masuk dari statusnya PT ke wali amanat, demikian pula kita lihat apakah perlu ada pintu darurat untuk Asabri masuk BPJS," urainya.
Sehingga, Irvan menuturkan perlu adanya kajian ulang dalam proses peleburan Asabri dan Taspen ke BPJamsostek ke depannya.
"Namun sekali lagi perlu kajian, karena ada sejumlah dana (Asabri) yang harus dipindahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, ketika harus ditransformasi," tandas Irvan.
Simak Video "Erick Sebut Keuangan Asabri Stabil, Mahfud Minta Prajurit Tak Khawatir"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
FOKUS BERITA
Dugaan Korupsi Rp 10 T Asabri
