Menurut dia, penyelesaian lewat pansus mampu membongkar aktor utama yang membuat Jiwasraya seperti sekarang ini. Lalu, diriya juga tidak ingin kejadian serupa terjadi pada perusahaan pelat merah lainnya.
"Dalam kasus Jiwasraya kepentingan kita jangan sampai membuka peluang untuk BUMN sejenis melakukan hal sama," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bailout itu bukan pilihan, kara bicara risk based capital itu harus ada dana Rp 32 triliun," kata Fithra.
Angka Rp 32 triliun itu berasal dari total aset yang dimiliki oleh Jiwasraya. Jadi mau tidak mau pemerintah harus menyediakan dana tersebut jika menempuh jalur bailout.
Dengan angka tersebut, dikatakan Fithra pemerintah akan mikir berulang kali dan membandingkan dengan kegiatan lain yang memberikan dampak baik bagi seluruh masyarakat.
"Oke memang dibandingkan keseluruhan APBN tidak ada apa-apanya, tapi kalau trade off misalnya untuk subsidi Elpiji 3kg?," jelas dia.
Oleh karena itu, dirinya pun memberikan saran kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya dengan berkolaborasi dengan BP Jamsostek, Menurut dia seluruh anggotanya bisa memanfaatkan produk asuransi Jiwasraya ke depannya.
"Itu jangka pendek, jangka panjangnya adalah UU asuransi disegerakan. Kata kunci semua adalah me-regame trust, jangan sampai kejadian lagi lha, bagaimana asuransi juga bagian dari penopang ekonomi," ungkap Fithra.
Simak Video "Video: Kejagung Ungkap Cara Jiwasraya Manipulasi Kerugian"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/ara)