Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 21 Feb 2020 19:00 WIB

Taspen Ogah Alihkan Program ke BP Jamsostek, Kalau Asabri?

Hendra Kusuma - detikFinance
Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto saat peresmian gedung BPJS ketenagakerjaan, Depok, Jabar, Rabu (28/11).Dengan adanya gedung kantor baru BPJS Ketenagakerjaan di Kota Depok ini untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan bagi masyarakat. Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengungkapkan PT Taspen (Persero) menolak mengalihkan program pembayaran pensiun PNS dan pejabat negara ke BP Jamsostek sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DJSN Indra Budi Sumantoro penolakan tersebut tercatat dalam roadmap alias peta jalan yang dibuat pemerintah dalam rangka melaksanakan mandat UU tersebut.

"Roadmap itu kan yang buat Taspen, cuma mereka bikin isi di dalamnya menggugat pasal untuk pengalihan itu. Mereka malah mau kebalikannya dari UU," kata Indra di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

Indra mengaku sejauh ini Taspen merupakan perusahaan yang mengisi poin-poin dari roadmap yang dibuat oleh pemerintah. Hanya saja, dalam poin-poin tersebut Taspen menolak programnya dialihkan ke BP Jamsostek.

Sedangkan untuk Asabri, Indra mengaku belum mengetahui secara pasti menolak atau tidak. Meskipun ada beberapa purnawirawan TNI dan Polri yang ikut menggugat UU BPJS.

UU BPJS saat ini digugat oleh pensiunan PNS dan mantan pejabat negara. Salah satu gugatannya adalah menolak pengalihan dana pensiun ke BP Jamsostek. Padahal, kata Indra yang dipindahkan hanya program yang sejalan dengan UU sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

"Taspen saya bilang menolak karena sudah baca roadmap yang udah mereka bikin. Tapi kalau Asabri, belum baca roadmap-nya. Namun demikian, memang ada gugatan dari para pemohon, dari purnawirawan TNI, Polri. Ada gugatan terpisah," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan peta jalan yang dibuat Taspen sangat jauh dari amanat UU BPJS.

"Dalam transformasi bisnisnya, Taspen sebagai lembaga yang terpercaya pada yang menjadi the first company mengelola dana pensiun. Ini kan justru menjauh dari UU," kata Timboel.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com