.webp)
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo masih belum ingin membocorkan opsi apa saja yang dilaporkan pemerintah kepada Panja Jiwasraya Komisi VI. Termasuk opsi penyuntikan modal sebesar Rp 15 triliun.
"Kita kan kemarin FGD, masih opsional, jadi kita belum putuskan, memang ini butuh koordinasi antara Komisi VI dan 11, serta harus ada persetujuan OJK dan Kementerian Keuangan," kata Tiko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi opsi-opsi itu kita arahkan memang nanti bagaimana opsi yang terbaik untuk keadilan masyarakat," tambahnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa opsi-opsi penyelamatan Jiwasraya masih akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Masih didiskusikan di panja. Nanti kan pasti juga selain ada panja yang di Komisi VI pasti ada diskusi di Komisi XI," tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Erick mengakui bahwa untuk menyehatkan Jiwasraya membutuhkan PMN. Namun dia menegaskan bahwa ada opsi-opsi lainnya yang bisa dipilih dengan skema bisnis.
"Nggak dong. Itu opsinya kita melakukan business to business solusi, tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN. Jadi bukan dibalik loh, bukan PMN. Tapi masih diskusi," tegasnya.
Penentuan solusi penyehatan Jiwasraya juga bergantung dengan restrukturisasi yang dilakukan. Namun dia menegaskan proses restrukturisasi terkait gagal bayar tetap berjalan tanpa harus menunggu PMN.
