.webp)
"Ini juga menambah resiko, kan resiko ada di mereka itu jadinya, apalagi kalau bank pelaksanaannya ini tetap bermasalah. Mereka takut jalani ini, most likely nggak akan jalan ini," kata Rosan.
Rosan mengatakan tanggung jawab para bank peserta juga akan besar. Terlebih lagi mereka akan mendapat dana langsung dari pemerintah, salah sedikit bisa disebut merugikan negara.
"Mungkin kalau jalan cuma bank BUMN yang jalan. Kalau swasta kan mereka kalau ada yang macet bank pelaksananya bakal kena tanggung jawab. Apalagi ini duit dari APBN, salah sedikit bisa dianggap kerugian negara," ujar Rosan.
Bank BUMN pun bakal waswas menurut Rosan, masalahnya kalau bank pelaksana di bawahnya bermasalah. Bisa saja ini jadi masalah yang sistematik.
"Kalau ini bank BUMN mereka harus menanggung begitu banyak masalah di bank bawahnya, ini malah jadi sistematik problemnya," sebut Rosan.
Rosan menilai ada baiknya kalau mau memberikan bantuan ke perbankan lebih baik langsung dari Bank Indonesia. Soal mana saja bank yang membutuhkan menurutnya bisa diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan transparan.
"Jadi pendanaan lebih baik langsung dari Bank Indonesia sebagai lender of last resource. Dikasihnya ke bank yang ada di data OJK, OJK kan bisa pantau mana bank yang benar-benar butuh dan bukan untuk dipermainkan," ujar Rosan.
"Kami menilai ini tugas KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) cuma kok resikonya dipindah ke bank jangkar," tutupnya.
Simak Video "Video Menteri UMKM Berharap Pengusaha F&B Berpartisipasi di Makan Gratis"
[Gambas:Video 20detik]
