Bunga BI Sudah 3,75%, KPR Masih Mencekik

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Minggu, 22 Nov 2020 07:26 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) disebut masih terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena bank sulit mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu.

Ekonom menilai, saat ini perbankan sudah mendapatkan margin yang besar dari bunga kredit, khususnya KPR. Karena itu bunganya harus diturunkan.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan penurunan bunga KPR ini memang sudah mendesak ketika bunga acuan sudah makin rendah.

"Apalagi bunga floatingnya (KPR) bisa 12%. Kalau dilihat dari penurunan bunga acuan BI sejak tahun lalu. Idealnya bunga KPR bisa turun hingga 100 bps atau 1%," kata dia saat dihubungi detikcom, Sabtu (21/11/2020).

Dia mengungkapkan, pemerintah seharusnya bisa memperhatikan hal ini dengan memberikan penugasan ke bank BUMN untuk menurunkan bunga KPR. Hal ini bermaksud untuk mengarahkan bunga KPR non subsidi di pasaran. "Hal ini bisa mendorong bank lain untuk menurunkan," jelas dia.

Menurut Bhima hal ini bisa dilakukan karena cost of fund atau biaya dana juga sudah menurun. Sehingga tak ada alasan lagi bank untuk menunda penurunan bunga KPR.

Penurunan bunga juga bisa mendorong pemulihan properti dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

"Jadi ini yang harusnya sudah dilakukan. Bunga KPR margin mereka sudah terlalu besar NIM-nya (net interest margin) dan semakin ke sini sebaiknya memang dipangkas NIM-nya ini bisa dimulai dari bank BUMN," jelasnya.

lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3