Iuran 96 Juta Peserta BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah

Proses penyesuaian data itu menyeleksi penduduk di DTKS yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta PBI, baik karena status ekonomi, isu administratif, atau sudah meninggal dunia. Peserta PBI yang sudah tidak memenuhi ketentuan akan digantikan oleh peserta yang memenuhi ketentuan sesuai DTKS.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution mengatakan dari jumlah penerima PBI itu masih ada 5 juta NIK yang bermasalah. Pendataan NIK yang bermasalah itu paling banyak terjadi di daerah Papua dan Papua Barat (Papabar).

"Peserta PBI APBN 96 (juta) sekian, sedangkan ternyata ada NIK yang bermasalah mencapai 5 juta sekian jadi ada 2,26%. Kalau kita lihat data dari NIK yang bermasalah ada 5 yang terbesar di Papabar," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar kementerian/lembaga melakukan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan pendataan baik di tingkat pusat maupun daerah.