Bos OJK Sebut Keuangan Syariah Lebih Baik dari Konvensional, Kenapa?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 19 Jan 2021 11:26 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (tengah) bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (kanan) dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menghadiri Peluncuran Digital Kredit UMKM yang diselenggarakan oleh HIMBARA dan eCommerce di Jakarta, Jumat (17/7/2020). OJK dalam kebijakannya sangat mendukung pengembangan UMKM termasuk dalam masa pandemi COVID-19 dengan memberikan keringanan kredit perbankan dan pembiayaan kepada UMKM yang terdampak. ANTARA FOTO/Humas OJK/pras.
Foto: ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset keuangan syariah pada 2020 tercatat tumbuh 21,48%. Ini lebih tinggi dibandingkan periode tahun 2019 yang sebesar 13,84%.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan aset ini tercatat sebesar Rp 1.770,3 triliun dengan komposisi perbankan syariah Rp 593,35 triliun, pasar modal syariah termasuk reksa dana Rp 1.063,8 triliun dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Rp 113,16 triliun.

Kemudian per Desember 2020 pembiayaan bank umum syariah tercatat tumbuh 9,5%. "Ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang minus 2,41%," kata dia dalam acara Webinar Sharia Economic Outlook 2021, Selasa (19/1/2021).

Wimboh menjelaskan ketahanan perbankan syariah juga masih cukup baik. Tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) 21,59%, non performing financing (NPF) secara gross 3,13% dan likuiditas dilihat dari financing deposit ratio (FDR) 76,35%. "Kita tahu ini semua memberikan confidence jika syariah akan tetap bagus pada 2021," ujar dia.

Bos OJK itu menyampaikan indikator yang ada saat ini diyakini bisa membuat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bisa melesat menjadi kelas dunia dan mengalahkan negara-negara lain.

Ke depan tantangan untuk ekonomi syariah memang masih akan berat. Sejalan dengan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi. Namun regulator juga akan mengeluarkan berbagai kebijakan agar keuangan syariah ke depannya menjadi lebih baik.

Wimboh menyampaikan ke depan market share juga harus ditingkatkan. "Seperti yang dilakukan 20 tahun lalu, pengembangan syariah di Bank Indonesia (BI) ada direktorat penelitian perbankan cita-citanya market share 20% kami ingat itu. Kami lakukan evaluasi dengan berbagai cara yang kit alakukan selama ini akan berat mencapai 20% bahkan sebenarnya bisa lebih besar lagi," jelas dia.

Dengan beberapa indikator seperti biaya yang kompetitif, infrastruktur dan kekuatan teknologi digital yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, Wimboh belum yakin ada perbankan syariah di Indonesia yang bisa bersaing di tingkat internasional.

"Kalau enggak kompetitif begitu mau keluar kandangan melipir dulu karena tau-taunya pricenya di region lebih murah. Dengan itu kalau kita review ada yang siap gak coba kita lihat. Kami enggak yakin ada, berarti harus ada satu kebijakan yang extraordinary," tegas dia.

Untuk itu, Wimboh menyatakan, meluncurkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistemnya hingga akselerasi transformasi digital.

"Enggak cukup tingkatkan produknya tapi masyarakat harus kita tingkatkan pemahamannya makanya literasi dan inklusi jadi strategi penting dalam MPSJKI kita sehingga angka-angkanya harus kita tingkatkan. Kita benchmark tetangga kita. harus lebih bagus," jelas dia.

(kil/fdl)