.webp)
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi umat dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM. Salah satunya melalui penyaluran kredit BSI dan mempermudah mekanismenya.
Tak hanya itu, HNW juga mendorong BSI agar tak hanya mengejar target penyaluran 20% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi, ia berharap BSI dapat menjaga agar minimal sama dengan capaian penyaluran UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46%. Menurutnya jika hal itu dijalankan akan ada potensi kredit untuk UMKM sebesar Rp 107 triliun.
HNW mengatakan UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap hingga 120 juta angkatan kerja. Namun, selama ini sebagian besar penyaluran kredit ini diberikan kepada korporasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bank Syariah Indonesia harus menjadi koreksi atas ketidakadilan sosial ini, dengan menjadi terdepan dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, sebagai bukti keberpihakan pada rakyat dan umat. Dan sebagai pengamalan sila ke 5 dari Pancasila: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia," jelas HNW dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).
Politisi Fraksi PKS ini mencatat total aset BSI mencapai Rp 239 triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp 156,5 triliun. Menurut HNW, jika hanya ditargetkan pembiayaan UMKM sebesar 20%, maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp 31 triliun dibandingkan Rp 125 triliun untuk perusahaan besar/korporasi. HNW menilai hal ini tidak mencerminkan keadilan yang diajarkan Syariah Islam maupun Pancasila.
Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun menyebutkan Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80% penduduk. Namun ia merinci, kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81%. Tingkat inklusi keuangan syariah juga baru mencapai 9,10% dan tingkat literasi keuangan syariah di angka 8,93%.
HNW menilai kondisi tersebut merupakan indikator bahwa perbankan syariah selama ini belum menyentuh masyarakat kecil. Ini dibuktikan dengan belum maksimalnya penyaluran untuk UMKM.
"Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai 'Syariah' yang dibawanya melalui keberpihakan kepada penyelenggaraan yang amanah kepada umat. Ini penting agar mendapatkan kepercayaan rakyat dan umat, antara lain dengan memprioritaskan UMKM," kata HNW.
HNW berharap di tengah kondisi keuangan negara yang bergantung pada utang luar negeri dan ekonomi bangsa yang mayoritasnya Muslim sedang sangat bermasalah, BSI dapat menghadirkan kontribusi dan prestasi yang mengharumkan nama Syariah. Ia berpesan agar total aset besar yang dimiliki BSI jangan sampai menjadi fitnah dan masalah di kemudian hari.
HNW pun berharap BSI jangan tidak berpihak pada pemberdayaan umat dan terpaku dengan langkah yang sudah biasa dilakukan perbankan umum. Yakni keterlibatan khusus dengan korporasi. Menurutnya hal ini menjadi kekhawatiran banyak pihak. Karena bila demikian, tidak ada bedanya antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia pada Senin (1/2). Bank ini merupakan merger tiga bank syariah yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Ini kali pertama Presiden Indonesia meresmikan Bank dengan membawa nama Syariah.
(akn/ara)
