BTN Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp 2 T, Perlu Nggak Sih?

BTN Diusulkan Dapat Suntikan Modal Rp 2 T, Perlu Nggak Sih?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 13 Jul 2021 20:37 WIB
Pandemi COVID-19 membuat transaksi perbankan secara online meningkat pesat. Salah satunya adalah nasabah Bank BTN yang makin makin aktif bertransaksi melalui mobile banking.
Foto: dok. Bank BTN
Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Suntikan modal negara sebesar Rp 2 triliun ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja bank yang fokus pada perumahan ini.

Kalangan pengamat menyebutkan suntikan dari negara layak diberikan kepada BTN karena konsistensi dalam mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat.

Dia menyebut apalagi saat ini BTN masih menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Oleh karena itu dibutuhkan permodalan yang kuat untuk menopang ekspansi kredit BTN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan," kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (13/7/2021).

Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT

"Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN," ujar dia.

Deni menyebut, PMN yang diberikan kepada BTN bisa menjadi daya ungkit kuat untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal ini karena properti adalah sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Multiplier effect yang diberikan dari sektor properti ke perekonomian berkontribusi besar. Kemudian juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Tentunya, BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut.

Dia mengatakan pemerintah tidak bisa lepas tangan, sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Hal ini demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN.

Piter menyebut kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit.

"Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat," ujar dia.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida mengungkapkan BTN memang membutuhkan penguatan modal. Selanjutnya dia berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.


Hide Ads