.webp)
Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RIPM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
RPIM ini adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif bank dengan formula perhitungan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai sertifikat deposito Pembiayaan Inklusif terhadap total kredit atau pembiayaan.
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, menilai aturan RPIM UMKM ini bisa membahayakan industri perbankan. Menurutnya UMKM yang mengalami kenaikan kelas juga masih sedikit. Selain itu, kredit dalam jumlah besar biasanya hanya diperlukan jika kondisi perekonomian sudah stabil dan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Cek Nih Aturan Baru BI buat Pembiayaan UMKM |
"Kalau nanti 30% (ke UMKM), bahayanya adalah, terutama bank BUKU 3 dan BUKU 4 tuh begitu dia harus biaya infrastruktur yang jumlahnya signifkan, 30% ada yang serap enggak? Karena kalau kita lihat kenaikan kelas UMKM sangat lamban, takutnya dipaksakan dan enggak terserap. Apalagi ada denda juga," ujar Aviliani, Selasa (7/9/2021).
Aviliani melanjutkan, seharusnya aturan tersebut bisa ditinjau kembali. Seberapa besar pembiayaan atau kredit yang dibutuhkan UMKM.
"Jadi menurut saya perlu dilihat lagi apakah benar UMKM setiap tahun butuh pinjaman sebesar itu? Menurut saya itu agak diragukan. Kalau ekonomi sudah bagus 2023, apakah mampu 30 persennya mampu terserap UMKM? 30% itu tinggi lho. Perlu dihitung kembali," tambahnya.
Lanjut ke halaman berikutnya.
