Pengamat mengkritik aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi atau layanan publik. Mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai aturan itu bisa membebankan masyarakat. Cara ini disebut pemaksaan agar masyarakat ikut BPJS Kesehatan.
"Menurut saya aturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 itu memberatkan masyarakat. Aturan itu dipaksakan kepada masyarakat untuk ikut BPJS Kesehatan," kata Trubus, Senin (21/2/2022).
Selain itu, aturan terkait BPJS Kesehatan dinilai bersifat diskriminatif. Pasalnya tidak memikirkan produk asuransi swasta yang ada di Indonesia.
"Masyarakat kita ini tidak semuanya anggota BPJS Kesehatan. Ada juga asuransi kesehatan lain, tidak hanya BPJS. Kalau semua harus pakai BPJS, bagaimana asuransi yang diselenggarakan oleh swasta, berarti kan ada perilaku diskriminatif," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan aturan tersebut dan mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat. "Tanpa sosialisasi yang cukup ini bagaimana nanti implementasi di masyarakatnya," tuturnya.
BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah tak nyambung. Cek halaman berikutnya.
Simak Video: 'Kartu Sakti' Itu Bernama BPJS Kesehatan!
