Serba Serbi Jual Beli Tanah Harus Jadi Peserta BPJS Kesehatan

4. Peserta Nunggak Iuran Diberi Keringanan

Abeng menjelaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif karena menunggak iuran akan tetap diproses untuk mengurus jual beli tanah. Mereka tidak akan dihambat hanya karena kepesertaannya tidak aktif.

Tapi, pembeli baru bisa mengambil sertifikat tanahnya setelah kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi, di dalam Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) akan diberikan catatan yang menyatakan pada saat pengambilan sertifikat harus melampirkan bukti keaktifan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Artinya, peserta BPJS Kesehatan yang tidak aktif harus segera membayar tunggakannya agar menjadi peserta aktif lagi. Mereka yang tidak mampu cukup membayar tunggakannya satu bulan maka sertifikat tanah bisa diambil.

"Ada kebijakan di BPJS itu dengan pembayaran bertahap, mereka istilahkan dengan rehab sampai 24 bulan. Nah, artinya begitu masyarakat membayar cicilan pertama, note yang ada di tanda terima itu sudah menjadi gugur sehingga pada saat selesainya sertifikat diproses bisa diambil, cukup dengan memperlihatkan bukti bayar cicilan pertama," jelas Abeng.

5. Jaminan Kesehatan Swasta Tak Berlaku

Dia menjelaskan bahwa karyawan swasta yang sudah didaftarkan oleh perusahaan mengikuti jaminan kesehatan swasta tetap harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam mengurus jual beli tanah.

"Kalau dia tidak masuk dalam konteks JKN yang harus mewadahi 274 juta jiwa penduduk Indonesia, (asuransi kesehatan) itu tidak berlaku. Jadi misalnya perusahaan dia mengambil asuransi kesehatan yang swasta, bukan yang di JKN, itu tidak berlaku, tetap harus masuk ke dalam JKN ya," ujarnya.

Lanjut dia, yang terpenting produk jaminan kesehatan yang dimiliki terintegrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), itu sudah memenuhi syarat untuk mengurus jual beli tanah. Setidaknya ada beberapa kartu identitas peserta lainnya yang masih berlaku, termasuk Kartu Jakarta Sehat, dan kartu ASKES yang dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi sebenarnya namanya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di dalamnya itu seluruh rakyat Indonesia, terbagi-bagi, ada PNS yang langsung dipotong dari gaji iuran ASKES-nya, kemudian ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat 96 juta sekian (peserta), kemudian ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah ada 38 jutaan. Nah yang sisanya itu dengan BPJS Mandiri," tambang Abeng.