.webp)
Indonesia resmi menjadi pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank (IsDB). Itu terjadi setelah Dewan Gubernur IsDB menyetujui proposal penambahan saham Indonesia pada sidang tahunan IsDB ke-48 pada 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi.
Dengan persetujuan tersebut, Indonesia kini berada di posisi ketiga sebagai pemegang saham terbesar IsDB dari sebelumnya di posisi ke-12. Indonesia berada di bawah Arab Saudi dan Libya, serta berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, UAE, dan Turki.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan porsi kepemilikan saham yang baru ini membuat Indonesia dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan pengalaman Indonesia dalam menangani dan memimpin agenda global, Indonesia ingin menjadi mitra IsDB yang lebih kuat untuk meningkatkan peran IsDB, mewujudkan agenda reformasi, dan melaksanakan mandatnya dalam membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara anggota miskin dan rentan, serta komunitas muslim di dunia," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/5/2023).
Sampai Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar US$ 6,3 miliar, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis.
Dengan menjadi pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia tidak saja akan menegaskan posisinya di panggung global dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia melalui pengaruh keanggotaannya dalam IsDB, tetapi juga dapat langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB yang pada umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim berpendapatan rendah.
Sebagai informasi, IsDB merupakan bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah, namun mayoritas anggotanya adalah negara berkembang sehingga bisa ikut mengedepankan Kerjasama Selatan-Selatan. IsDB berkomitmen melakukan reformasi, termasuk untuk meningkatkan pembiayaan murah untuk kebutuhan pembangunan negara anggota yang mayoritas berada dalam kategori negara berpendapatan menengah dan rendah.
"Dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan bahwa IsDB akan merealisasikan agenda reformasinya untuk dapat memberikan pelayanan kepada negara anggotanya secara lebih baik lagi," tutur Sri Mulyani.
Indonesia juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan.
Hal itu dapat dilakukan melalui pengembangan pembiayaan campuran (blended finance) yang pada prinsipnya mengombinasikan penggunaan dana murah atau hibah dari berbagai sumber seperti negara dan filantropi, dengan dana dan fasilitas reguler dari bank pembangunan multilateral seperti IsDB, ditambah dengan dana komersial yang dapat berasal dari sektor swasta.
"Indonesia dapat berkontribusi melalui beberapa program dan institusi yang ada saat ini seperti Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur," jelasnya.
Penggunaan dana campuran tersebut dapat ditujukan untuk berbagai program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan agenda pembangunan strategis lainnya, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lihat juga Video: Kepala Bappenas: Hindari Middle Income Trap, Ekonomi RI Harus Tumbuh 6%
