PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) fokus memperkuat keterbukaan Informasi publik sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG). BNI berupaya aktif memberikan akses yang cukup dan mudah bagi seluruh stakeholder untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMN dalam melakukan tugas dan fungsinya, sehingga praktik GCG di BUMN semakin optimal.
"Kami berupaya untuk terus memperkuat channel informasi sekaligus menambah jenis-jenis informasi, sehingga stakeholder memiliki pengetahuan yang cukup mengenai BNI dan setiap langkah-langkah strategisnya," jelas Okki dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).
Okki menuturkan BNI dipercaya oleh nasabah baik itu perorangan maupun institusi untuk menempatkan dana yang sebagiannya akan disalurkan kepada sektor produktif dan konsumer dalam bentuk kredit. Dalam pengelolaannya, Okki mengatakan perseroan membutuhkan kepercayaan dari seluruh stakeholder, sehingga BNI harus memberikan informasi kepada masyarakat kapan pun saat dibutuhkan.
"Kami senantiasa berperan aktif dalam menjaga citra positif perusahaan yang salah satunya diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik ini," kata Okki.
Okki menambahkan BNI menerapkan keterbukaan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan perseroan, termasuk juga laporan ke regulator.
Sebagai badan publik yang bergerak di bidang jasa keuangan, lanjut Okki, BNI memiliki pengalaman lebih untuk pelayanan pengaduan komplain sehingga membuat tim BNI Call Center memiliki pengalaman dalam menerima permohonan informasi.
BNI juga memiliki channel lengkap untuk memfasilitasi keterbukaan informasi, mulai dari website bni.co.id/ppid hingga akun media sosial X @BNICustomerCare, akun Facebook BNI, dan Instagram @bni46. Okki menyebut BNI juga membuat akses untuk berkonsultasi dan berdiskusi menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan terkait keterbukaan informasi publik.
"Kami berharap tahun ini semakin banyak perusahaan BUMN yang dapat dikategorikan informatif atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik," ujar Okki.
(akd/akd)