Vietnam bergabung bersama Indonesia untuk memperkuat kerja sama konektivitas pembayaran lintas negara (cross-border) melalui perjanjian Regional Payment Connectivity (RPC). Dengan begitu transaksi di kedua negara akan menjadi sat-set.
Perjanjian itu disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Deputy Governor State Bank of Vietnam Thanh Ha Pham di Hotel Mulia Jakarta.
"Sekarang kita expand dengan member baru yaitu Vietnam," kata Perry dalam MoU, Jumat (25/8/2023).
Kerja sama RPC akan menjadi langkah awal Indonesia dan Vietnam untuk menjalin kerja sama QRIS, Fast Payment, Real Time Gross Settlement (RTGS), Application Programming Interface (API), hingga data framework.
Vietnam akan bergabung dengan negara ASEAN lainnya yang telah lebih dulu menjalin kerja sama RPC bersama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Ke depan, Brunei Darussalam juga menyusul.
"Vietnam sudah siap bergabung dengan lima negara ini. Ke depan segera juga dengan Brunei gabung. Jadi RPC implementasinya satu per satu tergantung kesiapan negara," ucapnya.
Perry memastikan bahwa semua negara ASEAN akan bergabung dalam kerja sama RPC. Hanya saja untuk implementasinya berbeda-beda tergantung kesiapan negara.
"Tahun lalu lima siap, sekarang Vietnam siap dan Brunei segera sedang persiapan dan negara lain. Jadi ASEAN ke depan akan terkoneksi sistem pembayarannya," tuturnya.
Negara ASEAN Sepakat Tinggalkan Dolar AS
Negara ASEAN juga sepakat memperkuat kerja sama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral melalui Local Currency Transaction (LCT). Sejauh ini yang sudah bergabung dengan Indonesia ada Thailand dan Malaysia.
"RPC kan sudah ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN, ini kesiapan masing-masing negara kan berbeda-beda. Jadi sudah agree, cuma implementasinya sesuai kesiapan negara," tegas Perry.
Perry memastikan ketegangan geopolitik di Myanmar tak akan mengganggu proses implementasi LCT maupun RPC di ASEAN. "Tidak ada kaitannya dengan isu Myanmar. Itu tidak ada," kata Perry.
Perry menyebut saat ini masing-masing negara ASEAN yang belum bergabung sedang menyiapkan fasilitasnya. "(Setelah itu) tinggal bagaimana pelaksanaannya baru kemudian implementasinya," terang dia.
(aid/ara)