Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) ingin membuat perusahaan yang mengumpulkan dan membawa produk-produk UMKM ke luar negeri alias agregator mendapat pembiayaan bersubsidi alias Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut mereka, hal ini diperlukan untuk mengembangkan ekosistem UMKM Indonesia.
"Pembiayaan lain yang mau kita kembangkan sebenarnya KUR itu juga kita ingin dorong supaya yang didanai tidak hanya UKMnya, tetapi agregatornya. Iya, yang ngumpulin (barang-barang UKM), karena, kan, kalau itu enggak dibiayai agak sulit juga," ungkap Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman, di Gedung Smesco Indonesia, Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Menurut Hanung, skema SKUR selama ini belum mengakomodir para agregator. Oleh sebab itu, ia menjelaskan pihaknya kini sedang mengusulkan agar agregator juga bisa masuk dalam skema KUR.
Usulan tersebut kini sedang dibahas di internal pemerintah. Kemenkop UKM sudah mengajukan skema KUR buat agregator kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan diharapkan bisa rampung tahun ini.
"Ini lagi mau dibicarakan ke sana (Kemenko Perekonomian). Kalau bisa tahun ini lebih bagus sebelum pergantian pemerintahan jadi modelnya sudah ada," pungkasnya.
Sebagai informasi, dikutip dari situs Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KUR merupakan program prioritas pemerintah untuk mendukung UMKM mendapatkan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak. KUR ditujukan bagi UMKM yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
(ara/ara)