PPN Naik Jadi 12% buat Barang Mewah, Multifinance Bilang Begini

Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal tahun 2025 mendatang. Adapun rencana penambahan PPN tersebut akan menyasar ke pemilik kendaraan mewah.

Menanggapi hal tersebut, industri multifinance atau pembiayaan kredit, mengaku kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% tidak begitu mempengaruhi kinerja industri.

Presiden Direktur BCA Finance Roni Haslim menuturkan, kenaikan 1% PPN tidak terlalu berdampak pada industri multifinance. Diketahui, PPN tahun 2024 sendiri sebesar 11%.

"Kalau memang terjadi kenaikan sebesar 1%, kami yakin tidak akan berdampak terlalu besar," kata Roni saat dihubungi detikcom, Rabu (11/12/2024).

Akan tetapi, Roni mengaku belum bisa menerka dampak kenaikan PPN terhadap harga On The Road (OTR) atau harga beli kendaraan yang sudah termasuk biaya pengurusan dokumen dan pajak.

"Kami belum tahu pasti dampak kenaikan PPN menjadi 12% akan terjadi kenaikan harga OTR mobil baru seberapa besar," jelasnya.

Sementara sepanjang bulan Januari hingga November 2024, tutur Roni, BCA Finance mencatat pembiayaan baru atau new booking sebesar Rp43,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 9,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

"New booking ytd November 2024 sebesar Rp43,8 triliun, naik 9,9% dibanding periode sama tahun lalu," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan tetap dilakukan pemerintah di tahun 2025. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa PPN 12% hanya akan dikenakan bagi barang mewah.

"Kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Direktur Bisnis & Portofolio PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Harry Latif, buka suara ihwal rencana pemerintah yang hendak menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal tahun 2025 mendatang.

Diketahui, PPN 12% akan menyasar barang mewah, termasuk juga kendaraan. Harry menilai, ketetapan PPN 12% untuk kendaraan bermotor akan berdampak pada biaya konsumen untuk membeli kendaraan.

"Kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dapat berdampak pada kenaikan biaya yang dikeluarkan konsumen untuk membeli kendaraan. Hal ini tentunya dapat berdampak terhadap perusahaan multifinance, termasuk Adira Finance," ungkap Harry.

Saat ini, tutur Harry, sekitar 75% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh Adira Finance didominasi sektor otomotif. Ia menilai, kenaikan biaya dalam pembelian kendaraan dapat berpotensi menekan minat konsumen.

"Terutama mengingat daya beli masyarakat, khususnya segmen kelas menengah ke bawah, yang sedang melemah," ungkapnya.

Hingga Oktober 2024, Harry mengaku pembiayaan baru yang disalurkan Adira Finance tercatat sebesar Rp30,7 triliun. Angka tersebut menurun hingga 9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Penurunan ini seiring dengan kondisi ekonomi dan industri otomotif yang masih menantang," jelasnya.

Meskipun demikian, Harry mengaku Adira Finance telah menetapkan berbagai langkah mitigasi untuk mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan ekonomi dalam negeri.

Salah satunya, kata dia, melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah yang dinilai memiliki potensi tinggi. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan pengembangan bisnis non-otomotif seperti pembiayaan multiguna.

"Memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base, dan terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi," jelasnya.

Dengan langkah inisiatif tersebut, Harry mengaku optimis Adira Finance mampu mencapai target penyaluran pembiayaan baru hingga 16% di tahun depan. "Mengenai target di tahun depan, Perusahaan menargetkan kenaikan pada penyaluran pembiayaan baru sebesar 14%- 16%," tutupnya.

Tahun 2025 Menantang buat Multifinance

Industri Multifinance dinilai mengalami tantangan yang cukup berat di tahun 2025. Hal itu berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diterapkan pemerintah pada awal tahun depan.

"Tahun 2025 diprediksi masih menjadi tahun yang cukup menantang salah satunya efek dari kebijakan PPN 12% tersebut. Ditambah dengan daya beli masyarakat yang diprediksi belum pulih sepenuhnya," kata Presiden Direktur Cimb Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman.

Kendati demikian, Ristiawan mengaku optimis CNAF tetap tumbuh baik sesuai target pembiayaan di tahun 2025. Sejalan dengan itu, CNAF juga telah menetapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan baru dan menjaga kesehatan portofolio.

"CNAF menargetkan penyaluran pembiayaan baru pada tahun 2025 sebanyak Rp9,5 triliun," ungkapnya.

Adapun saat ini, tutur Ristiawan, CNAF masih menyalurkan pembiayaan untuk mobil baru, mobil bekas dan refinancing atau fasilitas dana. Ke depan, ia menyebut, segmen pembiayaan mobil baru dan bekas terdampak kenaikan PPN.

Sementara itu, tutur Ristiawan, CNAF telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp8,79 triliun sepanjang periode Januari hingga November 2024. Adapun angka tersebut tumbuh 11% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Adapun capaian tersebut ditopang oleh penyaluran pembiayaan mobil baru dan bekas sebesar Rp 5,35 trilliun.

"Dari total tersebut, didominasi oleh pembiayaan mobil baru dan bekas dengan harga pembiayaan berkisar Rp250 - Rp500 juta yang mengalami pertumbuhan 25% dari Rp1,58 triliun menjadi Rp1,99 Triliun," jelasnya.

"Dan untuk pembiayaan mobil di CNAF dengan harga di atas Rp500 juta, CNAF mencatatkan adanya tren peningkatan sebesar 15% dari Rp1,24 Triliun menjadi Rp1,35 Triliun," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPN 12% dikenakan untuk barang mewah. Dalam hal ini, barang mewah yang dimaksud adalah mobil dan hunian.

"Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah," ungkap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (6/12/2024).