BPJS Kesehatan mengaku defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Hal ini terjadi imbas meningkatnya rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pihaknya menerima premi Rp 14 triliun. Akan tetapi, ia mengatakan klaim manfaat bisa mencapai Rp 16 triliun.
"Rasio klaim kami, sebulan menerima Rp 14 triliun, membayar Rp 16 triliun. Kurang lebih defisit Rp 2 triliun tiap bulan," ungkap Prihati dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prihati mengatakan, BPJS Kesehatan terancam gagal bayar di tahun depan imbas meningkatnya rasio klaim tersebut. Adapun cadangan kas yang dimiliki BPJS Kesehatan saat ini diprediksi kurang sehat di bulan November 2026.
"Kami punya cadangan kas dan cadangan kas ini akan nanti menjadi kurang sehat di bulan November 2026 dan di awal tahun depan menjadi gagal bayar," jelasnya.
Meski begitu, terang Prihati, pihaknya mendapat restu untuk menerima bantuan iuran dari pemerintah sebesar Rp 20 triliun yang masuk dalam pagu APBN. Namun hingga saat ini, ia mengaku masih menunggu terbitnya regulasi tersebut.
"Dalam regulasi itu bisa penyesuaian iuran ataupun suntikan. Maka kami akan usulkan cenderung memilih dalam bentuk suntikan dulu, karena kalau penyesuaian iuran itu tidak nyaman untuk rakyat," pungkasnya.
Untuk diketahui , rasio klaim program JKN membengkak di awal tahun 2026. Prihati mengatakan, rasio klaim program JKN tembus 111,86% hingga Februari 2026.
Angka tersebut melonjak bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yakni sebesar 110,37%. Kemudian pada tahun 2019, rasio klaim program JKN berangsur menurun menjadi 97,05%. Pada tahun 2020 dan 2021 juga susut masing-masing menjadi 68,29% dan 63,03%.
Selanjutnya rasio klaim program JKN kembali meningkatkan pada tahun 2022 menjadi 78,78%. Pada tahun 2023, rasio klaim langsung tercatat menembus 104,72%. Rasio klaim juga tercatat membengkak di tahun-tahun selanjutnya, yakni tahun 2024 sebesar 105,78% dan pada 2025 sebesar 107,69%.
"Biaya pelayanan kesehatan kembali melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat. Hingga pada awal tahun 2026 mencapai 111,8%. Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS," jelasnya.
(acd/acd)