Kamis, 08 Mar 2018 16:25 WIB
TOD Kereta Cepat JKT-BDG di Walini Mulai Dikaji
Foto: Wisma Putra
Bandung - Badan Geologi tengah melakukan kajian di kawasan Walini, Kabupaten Bandung Barat yang diproyeksikan menjadi transit oriented development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kajian itu, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kerentanan bencana geologis di wilayah tersebut. Karena berdasarkan peta gempa bumi yang dikeluarkan PVMBG dengan skala 1:250.000, kawasan Walini termasuk daerah dengan potensi gempa atau pergerakan tanah cukup tinggi.
"Kondisi dari sisi kebencanaan berdasarkan peta gempa bumi yang dikeluarkan PVMBG dengan skala 1:250.000 pada daerah ini (Walini) termasuk dengan potensi gempa tinggi. Tapi itu bukan detail, maka kita lakukan pendetailan. Karena peta gempa itu gambaran umum saja," kata Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Andiani, di Kantor Badan Geologi, Kota Bandung, Kamis (8/3/2018).
Saat ini, kata dia tim sudah berada di lapangan. Tim ini nantinya akan mengkaji berbagai hal mengenai kondisi geologi kawasan Walini, mulai dari daya dukung tanah, kemiringan lereng hingga geologi lingkungan.
"Kegiatan Walini ini kegiatan yang terintegrasi dari tiga pusat Badan Geologi. Pusat Survei Geologi, Pusat Vulkanologi dan Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan. Tiga pusat ini turun langsung, karena data yang dihasilkan harus komprehensif tidak bisa dilihat dari sisi kebencanaan saja," ujar Andiani.
Melalui kajian yang dilakukan, pihaknya berharap bisa memberi masukan untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dengan peta yang lebih detail bisa memberikan masukan dalam rencana tata ruang mereka. Dalam rencana tata ruang itu kita harapkan ada suatu arahan pembangunan yang harus dipatuhi oleh semua (di Walini). Petanya itu nanti 1:25.000 dan ini akan dimasukan ke RDTR tingkat kabupaten/kota," katanya.
Dia menambahkan, kawasan Walini terbagi dalam dua zona. Pertama Zona B1 yang akan menjadi pusat TOD dengan luas 200 hektar. Kemudian Zona B2 dengan luas 1.200 hektar.
"Kajian ini sudah kita mulai sejak pekan lalu dan kemungkinan selesai dua bulan kedepan atau Mei. Setelah itu kita akan sampaikan ke Kementrian ATR," tandasnya.
(eds/eds)
Kajian itu, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kerentanan bencana geologis di wilayah tersebut. Karena berdasarkan peta gempa bumi yang dikeluarkan PVMBG dengan skala 1:250.000, kawasan Walini termasuk daerah dengan potensi gempa atau pergerakan tanah cukup tinggi.
"Kondisi dari sisi kebencanaan berdasarkan peta gempa bumi yang dikeluarkan PVMBG dengan skala 1:250.000 pada daerah ini (Walini) termasuk dengan potensi gempa tinggi. Tapi itu bukan detail, maka kita lakukan pendetailan. Karena peta gempa itu gambaran umum saja," kata Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan Andiani, di Kantor Badan Geologi, Kota Bandung, Kamis (8/3/2018).
Saat ini, kata dia tim sudah berada di lapangan. Tim ini nantinya akan mengkaji berbagai hal mengenai kondisi geologi kawasan Walini, mulai dari daya dukung tanah, kemiringan lereng hingga geologi lingkungan.
"Kegiatan Walini ini kegiatan yang terintegrasi dari tiga pusat Badan Geologi. Pusat Survei Geologi, Pusat Vulkanologi dan Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan. Tiga pusat ini turun langsung, karena data yang dihasilkan harus komprehensif tidak bisa dilihat dari sisi kebencanaan saja," ujar Andiani.
Melalui kajian yang dilakukan, pihaknya berharap bisa memberi masukan untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Dengan peta yang lebih detail bisa memberikan masukan dalam rencana tata ruang mereka. Dalam rencana tata ruang itu kita harapkan ada suatu arahan pembangunan yang harus dipatuhi oleh semua (di Walini). Petanya itu nanti 1:25.000 dan ini akan dimasukan ke RDTR tingkat kabupaten/kota," katanya.
Dia menambahkan, kawasan Walini terbagi dalam dua zona. Pertama Zona B1 yang akan menjadi pusat TOD dengan luas 200 hektar. Kemudian Zona B2 dengan luas 1.200 hektar.
"Kajian ini sudah kita mulai sejak pekan lalu dan kemungkinan selesai dua bulan kedepan atau Mei. Setelah itu kita akan sampaikan ke Kementrian ATR," tandasnya.
