Jokowi Bagi-bagi Sertifikat Tanah yang Jadi Heboh

Mengenai program PTSL, Presiden Joko Widodo di tahun 2017 sudah membagikan sekitar 4,23 juta sertifikat, yang akan langsung dilanjutkan realisasinya di tahun ini yaitu untuk membagikan 7,5 juta sertifikat tanah melalui program PTSL.

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil menjelaskan, wilayah prioritas yang akan menjadi program utama Kementerian ATR untuk wilayah yang akan disertifikatkan yaitu wilayah rawan konflik tanah dan padat seperti Pulau Jawa.

Meski Sofyan Jalil tidak secara spesifik menyebutkan kawasan mana saja yang menjadi fokus utama, namun kawasan dengan harga tanah mahal menjadi prioritas Kementerian ATR untuk disisir wilayahnya agar masyarakat mendapat kekuatan dan legalitas tempat tinggal yang layak.

"Kita kan daftarkan ini seluruh Indonesia tapi untuk tahun ini itu di Jawa lebih besar proporsinya karena kebutuhan mendesak mengenai pertanahan itu ada di Pulau Jawa. Di luar Jawa seperti Sulsel Sumut itu juga besar sekali target kita. Kita semakin tinggi frekuensi permasalahan tanah mengenai tanah maka semakin tinggi kita prioritaskan," papar dia, di Gedung Kementerian ATR, pekan lalu.

Adapun program pendataan sertifikat tanah lewat program PTSL ini bakal dikerahkan serentak ke 33 provinsi di Indonesia.

Di antaranya yang memiliki porsi besar adalah area Jawa Timur sebanyak 1,57 juta bidang lahan, Jawa Barat sebanyak 1,27 juta bidang, Jawa Tengah sebabkan 1,2 juta bidang dan untuk area DKI adalah sebanyak 50.000 bidang lahan dengan 228 di antaranya akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemda.

Sedangkan untuk area luar Jawa, Bali mendapatkan target terbesar sebanyak 270 ribu bidang lahan, diikuti oleh Sumatera Utara 190 ribu bidang lahan dan Lampung 269 ribu bidang lahan.

Gencarnya program sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintah pusat di Indonesia ternyata bukan tanpa alasan. Lebih jauh, program ini dipercaya bisa jadi program yang punya multiplayer effect alias efek berantai yang positif untuk meningkatkan aktivitas perekonomian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengumpamakan, jika ada tukang bakso yang berjualan di kota besar kemudian membutuhkan modal besar untuk usaha, tukang bakso tersebut bisa mengikuti program PTSL secara gratis dengan mendaftarkan lahan di desanya.

Sertifikat tanah yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk dijadikan agunan saat mengajukan pinjaman modal usaha ke Bank.

"Bayangkan saja seorang pedagang bakso perlu modal, tapi karena nggak punya apa-apa dan tanah memiliki tanah di desa yang tidak menghasilkan itu bisa kita sertifikatkan. Maka pedagang bakso tersebut mendapat pinjaman KUR sehingga usahanya bisa berkembang," jelas dia di Gedung Kementerian ATR, pekan lalu.

Masih rendahnya presentase masyarakat mengenai perbankan membuat program sertifikasi terus didorong. Selain sebagai fasilitas lain agar masyarakat teridentifikasi dan terdata, hal ini juga efektif agar masyarakat lebih bankable alias bisa mengakses layanan perbankan.

"Dengan sertifikat mereka akan dapatkan finansial akses yang bagus (ke perbankan). Di samping itu, dengan adanya sertifikat itu sangat penting karena di Indonesia hari ini tingkat konflik pertanahan sangat tinggi. Bahkan pernah ada studi lebih dari 60% perkara pengadilan menyangkut masalah tanah. Kalau ingin hindari konflik pertanahan (program) sertifikasi tanah harus berjalan lancar," papar dia

Selain Menciptakan kepastian hukum kata Sofyan masyarakat akan lebih tenang.

"Mereka, masyarakat akan merasa damai dan bangga. Kalau kita ke lapangan menyerahkan sertifikat mereka senang. Ada kepastian walaupun tanahnya kecil. Presiden perhatian terhadap masalah itu karena beliau punya pengalaman begitu sulitnya urus sertifikat waktu jadi pengusaha," kata dia.

Sertifikat tanah dari program PTSL yang digagas Presiden Joko Widodo bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk pengajuan pinjaman modal usaha ke bank.

Hal tersebut memang menjadi rencana pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan perekonomian melalui suplai modal dari harta yang kurang produktif.

Untuk menjawab banyak pertanyaan pembaca mengenai apakah bisa sertifikat PTSL disekolahkan ke bank, Kepala Bagian Humas Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Harison Mocodompit menjelaskan, sertifikat tanahyang dikeluarkan oleh BPN memiliki hak dan kewajiban yang sama.

"Jadi gini kalau sertifikat sudah dikeluarkan oleh kantor pertanahan itu sama. Nggak mungkin sertifikat itu bisa diterbitkan, kalau dia tidak melampaui serangkaian proses. Terkait dengan, sertifikat yang dikeluarkan melalui PTSL ini sama derajatnya tidak ada yang beda. Kalau jadi, sertifikat kan berkasnya sama. Tapi kalau sama-sama udah jadi sertifikat itu sama. Derajat hukumnya ada. Artinha segala hak dan kewajiban yang melekat di produk itu sertifikat sama," kata dia kepadadetikFinance, Senin (26/3/2018).

Horison menjelaskan, hal yang berbeda dari program pembuatan sertifikat tersebut hanya ada pada durasi waktu pembuatan sertifikat

"Yang ngebedain itu orang yang daftar individu itu pengumumannya agak lama ya kan karena lokasinya satu satu. Tapi kalau yang sertifikat PTSL ini sistemnya sistematis koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah di satu wilayah itu lebih cepat dengan tetangga-tetangga lebih ketahuan yang mana saja wilayahnya nah itu bisa lebih cepat," jelas dia.