Rusun Nempel Stasiun Rawa Buntu Mulai Dibangun, Kapan Bisa Dipesan?

Hunian yang ada di kawasan Transit Oriented Development (TOD) atau rusun nempel stasiun di Rawa Buntu ditargetkan selesai pada 2020. Nantinya rusun nempel stasiun di Rawa Buntu ini akan berdiri di atas lahan seluas 24.626 meter persegi, dengan total unit 3.632 hunian. Dari total tersebut 30%-nya khusus dibangun untuk fasilitas likuiditas pembayaran perumahan (FLPP).

Tahap pertama dibangun 3 tower dari total 6 tower. Ketiga tower pada tahap pertama lni terdiri dari 1.816 unit dengan bauran 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di kawasan Jakarta tentunya ingin dong punya rumah? apalagi ada rumah subsidi pemerintah. Kapan ya rumah subsidi di Rawa Buntu bisa dipesan?

GM Korporasi dan Komunikasi Perum Perumnas Dian Rahmawati menjelaskan, rumah FLPP atau rumah bersubsidi baru bisa dipesan jika pesanan hunian komersial atau non subsidi sudah 90%.

"Skema FLPP terkait dengan akad kredit akan dilakukan pada saat topping off (bangunannya hampir jadi) sehingga proses lamanya untuk hunian subsidi tergantung pada penyelesaian proyek. Mahata serpong yang dikembangkan Perumnas saat ini hanya dibuka untuk pemesanan hunian non subsidi (komersil). Hunian subsidi akan kami rilis ke umum pada saat pesanan hunian non subsidi mencapai 90%," jelas dia kepada detikFinance, Senin (10/12/2018).

Ia menjelaskan, skema FLPP baru akan dibuka jika pembangunan gedung sudah hampir selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang khawatir jika bangunannya lama dibuat. Sehingga penjualan hunian komersial didahulukan untuk mendororng pembangunan awal hingga topping off untuk hunian di kawasan Rawa Buntu.

"Kan perbankan juga baru mau terima FLPP kalau pembangun hunian fisiknya sudah topping off," kata dia.

Syarat dan ketentuannya sama seperti FLPP lain yaitu pengaju kredit pemilikan rumah (KPR) harus memiliki gaji di bawah Rp 7 juta dan tidak harus memiliki KTP Jakarta.

"Syarat-syarat untuk pembelian hunian subsidi adalah mereka harus memiliki gaji tidak lebih dari Rp 7 juta dan merupakan rumah pertama untuk mereka dan harus ditempati dan tidak boleh dijual belikan atau disewa," jelas dia.

Ia menjelaskan, nantinya hunian FLPP memiliki down payment (DP) 5% dari harga rumah yaitu Rp 250 juta alias Rp 12,5 juta.

"Cicilannya sekitar sekitar Rp 1,6 juta perbulan untuk rumah subsidi dan harganya yang subsidi sekitar Rp250 juta," ujar dia.

Sementara itu bagi masyarakat yang tertarik untuk membeli rusun komersial di Stasiun Rawa Buntu harganya dimulai dari Rp 350 juta dengan DP 10%. Ia juga menjelaskan, lama cicilannya bisa disesuaikan dengan usia pengaju KPR

"Sudah bisa (dipesan). Harganya mulai dari Rp 350 juta. Tidak ada persyaratan khusus untuk hunian non subsidi atau komersial. DP-nya 10%,
Soal lama cicilannya bisa sampai dengan 30 tahun atau disesuaikan dengan usia pembeli," kata dia.

(dna/dna)