.webp)
"Jadi gini kan tahu perdebatannya selalu selama ini, rumah ASN bagus kita bikin, tapi jangan sampai kita launch rumah ASN sedangkan kita dicurigai anggaran terbatas. Maka kemudian saya harus bicara dengan baik itu pengembang, kita sebetulnya informal sudah sering bicara mengenai itu," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).
Eko menjelaskan, pemerintah belum mengubah kriteria ASN yang mendapat skema pembiayaan ini. Salah satunya batas penghasilan sampai Rp 8 juta.
Dia melanjutkan, untuk skema pembiayaan rumah ASN akan disinkronkan dengan ketentuan baru untuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Sementara masih itu (kriterianya) nanti kita coba harmonisasi peraturan-peraturan baru yang keluar. Tadi saya nggak sebutkan, sebetulnya sudah ada Permen tentang kriteria MBR, cuma belum launching akan kita jalankan di 2020. Kita akan harmonisasi kan itu. Itu yang kemudian nanti membuat tadi kan ada yang menyinggung apakah tahun depan masih dengan (penghasilan) Rp 4 juta, apa Rp 6 juta, Rp 7 juta diatur kriteria MBR," jelasnya.
Kembali disinggung apakah skema pembiayaan rumah ASN belum bisa keluar tahun ini, Eko mengiyakan.
"Kemungkinan iya, kalau menurut saya. Kalau menurut mas gimana anggaran seperti itu, waktu itu saya dapat pertanyaan banyak, anggaran cukup nggak, dari mana anggaran," ujarnya.
