Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Dibayangi Material Impor

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan hal ini dibuktikan lewat masih banyaknya jumlah permasalahan yang diidentifikasi dari pelaksanaan 223 proyek strategis nasional (PSN).

"Hingga Maret 2019 masih ada 191 isu permasalahan terkait pelaksanaan 223 PSN. Dari jumlah tersebut, isu perencanaan dan penyiapan proyek menyumbang 30% di antaranya. Artinya itu tahapan krusial dalam pembangunan infrastruktur," kata Basuki.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penyiapan proyek pembangunan infrastruktur adalah kesiapan rantai pasok material dan peralatan konstruksi. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap sistem rantai pasok tersebut.

Dia menjelaskan, penyiapan konstruksi terkait material dan peralatan konstruksi menjadi hal yang perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesiapannya melalui suatu strategi kinerja rantai pasok konstruksi yang dinamis. Rantai pasok konstruksi diharapkan tidak hanya tersentralisasi di Sumatera dan Jawa, namun juga harus memenuhi kebutuhan material dan peralatan konstruksi di wilayah lainnya.

"Khususnya Kalimantan yang akan jadi ibu kota negara yang baru," kata Basuki.

Basuki menjelaskan ada sejumlah tantangan yang harus dicari solusinya terkait penyiapan dan perencanaan konstruksi. Di antaranya belum adanya informasi kebutuhan peralatan dan material konstruksi yang akurat dan komprehensif.

Kemudian kelangkaan dan kemahalan material dan peralatan konstruksi masih ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Ketergantungan impor material dan peralatan konstruksi juga masih tinggi.

"Serta belum meratanya sistem produksi logistik dan belum ada regulasi yang khusus mengatur rantai pasok material dan peralatan konstruksi," kata Basuki.

Pemerintah segera memulai pembangunan ibu kota negara yang baru pada 2020. Lokasi ibu kota baru tersebut sudah ditetapkan di Kalimantan Timur, tepatnya di irisan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan rantai pasok material dan peralatan konstruksi pembangunan ibu kota baru tersebut menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan. Hal ini menjadi isu lantaran mayoritas suplai material dan konstruksi pembangunan infrastruktur di Kalimantan berasal dari luar wilayah tersebut.

"Yang jadi pertanyaan kita, pembangunan yang selama ini di Kalimantan ternyata memang hampir seluruh material nya berasal dari luar Kalimantan itu sendiri," katanya.

Syarif bilang, perlu ada terobosan dalam penyediaan rantai pasok yang efektif dan efisien demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Rantai pasok dalam hal ini yang dimaksud adalah soal material dan peralatan konstruksi.

Setidaknya ada empat material dan peralatan konstruksi yang menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur saat ini, yakni semen, aspal, baja konstruksi, dan alat berat.

Berdasarkan data dari ikatan ahli pracetak dan prategang Indonesia (IAPPI), estimasi kebutuhan beton pracetak saja untuk membangun rumah PNS di ibu kota baru mencapai 27 juta ton. Kebutuhan ini belum lagi ditambah untuk pembangunan infrastruktur lainnya selain membangun ibu kota baru.

Dengan adanya rencana pembangunan ibu kota baru, maka kebutuhan material dan peralatan konstruksi akan bertambah. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, suplai material dan peralatan konstruksi yang sebelumnya surplus bisa saja menjadi defisit.

"Demikian juga kalau estimasi pembangunan infrastruktur 2019-2024, maka akan kelihatan bahwa setiap tahun kita butuh lebih banyak beton pracetak, aspal, baja, alat berat, dan sebagainya. Apakah kita siap? Jangan-jangan kebanyakan impornya lagi nantinya," kata Syarif.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru akan membuat kebutuhan material dan peralatan konstruksi bertambah. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, suplai material dan peralatan konstruksi yang sebelumnya surplus bisa saja menjadi defisit.

"Demikian juga kalau estimasi pembangunan infrastruktur 2019-2024, maka akan kelihatan bahwa setiap tahun kita butuh lebih banyak beton pracetak, aspal, baja, alat berat, dan sebagainya. Apakah kita siap? Jangan-jangan kebanyakan impornya lagi nantinya," katanya.

Sumber daya material dan peralatan konstruksi ini perlu dikelola dengan pendekatan pengelolaan rantai pasok. Namun ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan rantai pasok konstruksi saat ini, mulai dari ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, dan ketidakpastian informasi.

"Bahkan informasi kadang beda dengan yang ada di lapangan. Mengapa kita ketergantungan impor? Karena kita tidak tahu persis berapa kemampuan kita di dalam negeri. Bahkan dikatakan kita impor baja, ternyata kita mampu produksi baja itu," kata Syarif.

Dari peta keseimbangan suplai dan permintaan material dan peralatan konstruksi 2019, Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi.

Informasi ini diharapkan dapat memperkuat channel distribusi untuk mengembangkan jaringan wilayah potensial yang merata di setiap wilayah.

Selain itu, demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas rantai pasok konstruksi, material konstruksi ke depan bisa dikirim dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Efisiensi ini diharapkan dapat menekan indeks kemahalan konstruksi yang menonjol.

"Artinya mungkin ke depan kita tidak harus membawa materialnya ke calon ibu kota negara, tapi kita bawa produk yang sudah setengah jadi atau jadi dibawa ke sana," kata Syarif.

"Jadi material tidak harus dibawa keseluruhan batu dari palu, pasir dari Sulbar, dan seterusnya. Tapi semuanya sudah dalam bentuk sudah siap didistribusikan saja dengan adanya trade yang kita kembangkan saat ini," tambahnya.