Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengalokasikan pagu indikatif untuk perumahan. Total anggaran yang disiapkan untuk tahun 2021 sebesar Rp 7,48 triliun.
Anggaran tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus), bantuan rumah swadaya serta pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan masyarakat.
"Pagu indikatif untuk Program Perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk tahun depan Rp 7,48 Triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dilansir dari keterangan resmi, Minggu (5/7/2020).
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk tahun 2021 mendatang sebesar Rp 115,58 triliun.
Berdasarkan data yang ada, pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 115,58 triliun tersebut terdiri dari anggaran Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 44,47 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 38,89 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 22,23 triliun, Ditjen Perumahan sebesar Rp 7,48 triliun dan dukungan manajemen seperti Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen dan Itjen sebesar Rp 2,41 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seluruh pelaksanaan program pembangunan perumahan ke depan diupayakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masyarakat. Sedangkan fokus pembangunan juga harus sesuai dengan kebijakan dan rencana kerja pemerintah seperti pemulihan sektor industri, pariwista dan investasi sesuai tugas kementerian.
Simak Video "Kasus Suap PUPR, Hong Arta Divonis 2 Tahun Penjara"
[Gambas:Video 20detik]
