Sengketa lahan hak guna usaha (HGU) antara Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab dan PTPN VIII kian panas. Masalah lahan Markaz Syariah kini terfokus pada masalah pembelian lahan dari petani.
Kuasa Hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta mempertanyakan kesalahan dalam pembelian lahan petani tersebut. Sebelumnya, pembelian tanah Markaz Syariah ini dinilai salah oleh Kementerian ATR/BPN.
Dia menjelaskan, PTPN VIII awalnya menelantarkan tanah yang kini jadi tempat berdirinya Markaz Syariah lebih dari 25 tahun. Kemudian, tanah yang ditelantarkan itu dibeli oleh Habib Rizieq dari petani.
Petani, kata dia, adalah pihak yang mengelola atau pihak penggarap tanah terlantar itu.
"Karena Habib Rizieq membeli lahan itu dari para petani, penggarap, yang pada saat itu memang tanah tersebut sudah ditelantarkan dan terbengkalai oleh pihak PTPN VIII, begitu. Nah, karena tanah itu sudah ditelantarkan dan dikelola oleh pihak penggarap, dalam hal ini warga petani di sekitar situ, itu sudah dari tahun 1991. Jadi sudah 25 tahun lebih tanah itu ditelantarkan," kata Ichwan, Minggu (27/12/2020).
Dia menjelaskan, seseorang atau badan usaha bisa membeli tanah yang diterlantarkan. Hal itu mengacu Pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
"Karena tanah itu ditelantarkan, konsekuensinya di dalam Undang-Undang Agraria tahun 60, itu ada kaitan tentang penelantaran, ya. Di sini disebutkan di Pasal 34 yang saya baca, kalau HGU itu ditelantarkan, otomatis menjadi hapus haknya, begitu," lanjutnya.
Bagaimana aturannya? Klik halaman berikutnya.
