10 Kota Metropolitan RI Masih 'Dijamuri' Rumah Tak Layak Huni

Siti Fatimah - detikFinance
Kamis, 14 Okt 2021 14:58 WIB
Kemiskinan jadi salah satu faktor yang membuat warga memilih tinggal di gubuk liar. Hal itu dapat dilihat di kawasan Kanal Banjir Barat, Jakarta.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan 10 kota metropolitan di Indonesia masih memiliki tingkat rumah tidak layak huni yang tinggi. Pihaknya mencatat, masih ada 36,76% penduduk di RI yang tinggal di rumah tidak layak huni di wilayah perkotaan.

"10 kota metropolitan kita (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado) punya kawasan kumuh, semua cukup tinggi rumah tidak layak huninya dan banyak yang tinggal di kawasan overcrowded housing," kata Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dalam acara Indonesia Housing Forum, Kamis (14/10/2021)

Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Virgi mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya namun tetap ujung-ujungnya terletak pada produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan public housing ditargetkan sebanyak 1 juta unit, kata dia, saat ini masih masih bergerak dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, pihaknya juga menyebut akan melakukan peremajaan kawasan kumuh dengan pilot project di Bandung, Jawa Barat.

"Ada peremajaan permukiman kumuh bagaimana urban itu kawasannya lebih baik dan ekonomi tentu makin tumbuh. Pemukiman kumuh skala kawasan dan ini saling berkaitan, skala kecil dan skala besar membangun kawasan kumuh yang dimiliki MBR tapi bagaimana tidak menggusur mereka dan mereka punya hak di kawasan itu dan memang perlu waktu, diskusi dan sebagainya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Rumah Umum dan Komersial KemenPUPR, Fitrah Nur menambahkan, masalah perumahan masyarakat disebabkan karena keterbatasan lahan, tingginya urbanisasi, rendahnya penghasilan dan minimnya kemampuan APBN untuk memberikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kawasan kumuh ini tentu berpengaruh karena penduduk tidak mampu membeli rumah di perkotaan sehingga mendirikan hunian yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tentu kita juga berfikir anak cucu kita nanti kalo mau tinggal di kota sepanjang dia tidak bisa membeli rumah yang tidak rumah subsidi tentu akan tinggal jauh di perkotaan," kata Fitrah.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun konsep rental housing untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa spot yang sudah ada dan dijadikan contoh yaitu di Jatinegara yang menampung rumah-rumah kumuh di sepadan Sungai Ciliwing.

"Kemudian di pasar rumput, sebelum digunakan itu menampung masyarakat sakit karena pandemi itu juga untuk menampung masyarakat yang berada di sempadan Sungai Ciliwung. Dan juga ada beberapa lokasi titik-titik di seluruh wilayah Indonesia yang dikelola Pemda untuk disewakan kepada masyarakat," jelasnya.

Pihaknya juga tengah melakukan pembangunan 11 tower di Cisaranten, Bandung untuk dibangun rumah dan disewakan kepada masyarakat. Begitupun di kawasan industri Bitung yang rencananya akan dibangun 10 tower untuk perumahan pekerja di sana.

Kemudian, inovasi lain yang dilakukan yaitu melalui bantuan pembiayaan pembelian rumah bagi MBR seperti FLPP, SSB, dan BP2BT. "Kalau kita mengikuti FLPP itu bunga, akad kredit uang muka 1% ada bantuan uang muka dan rate-nya 5% sepanjang tenor," pungkasnya.

(eds/eds)