Pejabat Dapat Rumah Tapak di Ibu Kota Baru, PNS Tinggal di Rusun

Ketiga hal tersebut akan berimplikasi positif pada tersedianya ruang-ruang terbuka untuk publik ataupun lingkungan yang lebih luas jika dibandingkan kondisi di kota-kota besar saat ini.

Perumahan aparatur sipil negara dengan spesifikasi hunian berorientasi pada kenyamanan serta berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat bekerja, seperti tampak pada tabel berikut:

1. Menteri/Pejabat Tinggi Negara: Rumah Tapak 580 m2
2. Pejabat Negara: Rumah Tapak 490 m2
3. JPT Madya/ Eselon 1: Rumah Tapak 390 m2
4. JPT Pratama/Eselon 2: Rumah Susun 290 m2
5. Administrator / Eselon 3: Rumah Susun 190 m2
6. Pejabat Fungsional dan staf lainnya: Rumah Susun 98 m2

"Penyediaan perumahan dinas aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan proses transisi pegawai dan keluarganya, terutama pada 5 tahun pertama," demikian dijelaskan lebih lanjut.

Pada tahap awal pembangunan perumahan untuk aparatur sipil negara, TNI/Polri akan dimulai pada tahun 2022-2024. Pengembangan ukuran unit didorong untuk mengikuti kelipatan modul unit rumah susun pada desain dasar yang dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang.