Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, 17% dari anggaran Bina Marga di 2023 yang mencapai Rp 49,31 triliun dipergunakan untuk IKN. Sehingga, anggaran IKN yang termasuk ke dalam penugasan khusus ini mencapai Rp 8,73 triliun.
"Kita sudah ajukan usulan IKN sampai 2024 sebesar kira-kira Rp 10,7 triliun. Itu ada dua yang, di dalam kawasan inti Rp 1,97 triliun. Di luar kawasan itu Rp 8,7 triliun. Yang dimaksud di luar kawasan inti yaitu pembangunan, perbaikan, jalan-jalan akses menuju kawasan IKN," terang Hedy dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (8/2/2023).
Selain itu, Hedy mengatakan pembangunan jalan di IKN murni ditanggung uang negara alias APBN. Tidak ada investor yang menanamkan modalnya di pembangunan jalan IKN.
"Kalau jalan, policy kita adalah dibiayai oleh negara. Jalan, kita tidak mengundang investor. Jalan itu APBN," katanya.
Hedy menerangkan, investor yang masuk ke IKN menanamkan modalnya dalam hal pembangunan perumahan hingga rumah sakit, sementara jalan akses ke ibu kota tidak termasuk di dalamnya.
Dalam pembangunan jalan di IKN sendiri, ia mengatakan, ada tiga isu yang harus diperhatikan, di antaranya bagaimana cara emmbangun dengan kualitas yang baik, estetika, dan keberlanjutan lingkungannya.
KOndisi ini membuat proses pembangunan jalur-jalur IKN membutuhkan waktu. Apalagi, di lokasi pembangunan jalur Timur IKN yang nanti akan tersambung dengan terowongan bawah laut (immerse tunnel) juga akan melewati Suaka Margasatwa bekantan dan teluk yang cukup panjang.
"Jadi ini butuh waktu. Satu butuh waktu, yang kedua butuh biaya. Jadi ini yang kita targetkan, tol seksi Timur ini di 2024," kata Hedy.
Sementara itu, jalur yang saat ini tengah diprioritaskannya ialah tol sisi barat. Salah satu alasannya ialah karena di sana sudah ada Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan jalur tol dari Samarinda ke IKN.
Simak juga Video: Pembangunan IKN Terus Dikebut, Begini Progresnya!
