.webp)
Demikian disampaikan Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar di kantor Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2011) petang.
Ia menyebutkan harga saham yang akan dilepas kepada daerah setara dengan 25% dari total harga divestasi 7% saham yang mencapai US$ 246,8 juta. Dengan demikian hargnya akan mencapai sekitar US$ 60-an juta. "25 persen dari US$ 246 saja itu berapa," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan membeli 1,75% dari 7% saham Newmont jatah pemerintah pusat dengan skema pemotongan dividen, Soritaon mengatakan konsorsium pemerintah daerah akan bisa mulai menikmati keuntungan pada sekitar tahun ke-4 atau ke-5 usai tahun pembelian. Terlebih lagi bila Newmont telah melantai di pasar modal.
"Itu dia dengan dividen bisa lunasi 13 tahun. Kalau IPO, tahun k-4, ke-5 dia bisa jual itu bisa lunas, gitu. Tahun kelima dia lunas, dia jual ke PIP," ujarnya ketika dikonfirmasi pernyataan pemda NTB yang akan membayar dengan pemotongan dividen selama 13 tahun,
Soritaon menyatakan hingga kini pemerintah pusat baru bertemu dengan Bupati Sumbawa Barat dan belum bertemu langsung dengan pemda NTB untuk menawarkan 1,75% saham tersebut. Dia mempertegas bahwa konsorsium pemda NTB tidak boleh menggandeng pihak swasta dalam pembelian saham ini agar kepemilikan nasional bisa tetap dipertahankan.
"No, no swasta. Terserah (mau bentuk BUMD baru atau lainnya), yang penting itu share-nya itu nanti at the owned by pemda, nasional," jelasnya.
Adapun alasan pemerintah pusat untuk melepas 1,75% saham tersebut, ia mengatakan, langkah ini merupakan solusi terbaik. Pasalnya, permintaan pemda NTB untuk menghibahkan keseluruhan 7% saham Newmont tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki payung hukum.
"Kita kan win-win. Disini tidak ada kalah menang, kita cari yang baik untuk publik. Kita mau kan baru mau menawarkan dari pemerintah pusat," ujarnya.Bukan, menawarkan. Bukan hibah. Pak Gubernur minta dihibahkan, kita tidak bisa beri itu, kenapa karena kita tidak punya dasar hukum untuk hibah. Di PIP gak ada hibah, kita kan cuma placement, replacement, gak ada hibah. Kita cuma minjemin, bukan gak mau kasih hibah," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemda NTB Pemkab Sumbawa, Pemkab Sumbawa Barat membentuk BUMD yakni PT Daerah Maju Bersama (DMB) untuk memiliki saham Newmont. PT DMB selanjutnya bergabung dengan Multicapital membentuk konsorium Multi Daerah Bersaing (MDB). Multicapital sendiri merupakan salah satu unit usaha Bakrie Group, lewat PT Bumi Resources Mineral.
Sesuai kontrak karya, pemegang saham asing Newmont diwajibkan mendivestasikan 51% saham asingnya yang berjumlah 80% itu ke pihak nasional dengan jadwal paling akhir seharusnya Maret 2010. Sebanyak 20% sudah dikuasai nasional melalui Pukuafu, sehingga Newmont mesti mendivestasikan 31% sisanya. Jadwal divestasi 31% saham Newmont sesuai kontrak karya adalah 3% Maret 2006, 7% Maret 2007, 7% Maret 2008, 7% Maret 2009, dan 7% di Maret 2010.
Dari sisa 31% jatah divestasi, sebanyak 24% jatuh ke tangan konsorsium MDB, sementara 7% sudah dibeli pemerintah pusat dengan nilai US$ 246,8 juta. Pembelian oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itulah yang kemudian memicu konflik antara menteri keuangan Agus Martowardojo dan DPR.
Namun dalam pertemuan dengan DPD, menteri ESDM dan Pemda kemarin, menteri keuangan Agus Martowardojo akhirnya 'melunak' dan bersedia melepas 25% dari 7% saham yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Syaratnya, Pemda tidak boleh menggandeng swasta.
(nia/qom)
