.webp)
"Jadi, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada dengan melakukan inovasi dalam hal pembiayaan, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN dan APBD," ujar Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/5/2017).
Pembiayaan yang dimaksud yakni dengan melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan (KPBU). Dengan inovasi tersebut, tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata namun pembangunan kualitas SDM turut tumbuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pusat berperan sebagai penjamin proyek. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani turut memantau jalannya proyek tersebut bersama dengan 6 proyek pemerintah kabupaten atau kota.
Arief bersama keenam kepala daerah lainnya hadir dalam rapat yang dipimpin Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Jumat (12/5/2017) kemarin. Usai pertemuan, Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan jaminan kepada berbagai proyek di tujuh daerah tersebut.
"Tujuh daerah yang kami undang, menurut tim Kemenkeu memiliki proyek-proyek yang memang sudah ada pendekatan dan pembicaraan sehingga proyeknya bisa dipercepat," ujarnya.
Proyek infrastruktur yang dijamin Kemenkeu yakni
1. Rumah Sakit tipe C di Krian Sidoarjo, Jawa Timur Rp 268 miliar
2. Light Rapid Transit Rp 1,2 triliun (utara-selatan) dan Rp 2,6 triliun (timur-barat) di Surabaya, Jawa Timur.
3. Light Rapid Transit Koridor I dan II di Bandung, Jawa Barat.
4. SPAM di Semarang Barat
5. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Rp 1,1 triliun di Kota Tangerang
6. SPAM Pekanbaru
7. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Makassar, Sulawesi Selatan. (nwy/hns)
