Alasan Pemerintah Pilih Bulog Gantikan PPI untuk Impor Beras

Jakarta - Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor beras 500.000 ton. Dengan demikian, maka PT Perusahaan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) batal menjadi pihak importir.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menggelar rapat koordanasi di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Baca juga: JK: Impor Beras Tambah Stok Bulog, Tak Boleh Kurang 1 Juta Ton

Darmin mengatakan, perubahan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016. Di mana dalam aturan itu Bulog ditugaskan untuk melakukan impor, dalam rangka stabilisasi harga beras, dalam rangka meningkatkan cadangan beras pemerintah, dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Sebelumnya, langkah impor ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2018.

Baca juga: Pemerintah Batal Tugaskan PPI Impor Beras 500.000 Ton

"Dengan demikian impor beras yang tadinya direncanakan melalui perencanaan Peraturan Mendag, dialihkan bukan berasnya dialihkan ya, impor yang tadinya akan didasarkan pada Permendag, itu dihentikan. Pemerintah mengubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan Perpres 48/2016," jelasnya.

Darmin mengatakan, mengatakan dengan mandat stabilisasi harga tersebut jelas dikatakan bahwa yang bertugas seharusnya ialah Bulog. Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden.

"Jadi dalam mandat untuk stabilisasi harga tersebut memang jelas bahwa seharusnya Bulog yang ditugaskan," kata Darmin.

Baca juga: Ombudsman: Impor Beras Dekat Panen Abaikan Prinsip Kehati-hatian

Pada kesempatan yang sama Menteri Perdagangan Enggartiasto juga menambahkan, perubabahan ini sesuai dengan mandat Perpres untuk melakukan stabilisasi harga beras di lapangan.

"Bulog akan menyerap gabah. Untuk mengisi interen ini, kita impor yang semula dilakukan oleh PPI, sekarang rakor menugaskan Bulog. Jadi, ada pergantian bukan lagi PPI tapi ini beras umum dan beras putih dengan kepecahan dan lebih fleksibel dan lebih cepat," kata Enggartiasto.

(zlf/zlf)