Jakarta -
Pemerintah menghentikan sementara seluruh pekerjaan proyek infrastruktur dengan struktur layang (elevated) yang menggunakan beban berat. Hal ini menyusul maraknya kecelakaan konstruksi proyek infrastruktur layang, khususnya yang dikerjakan BUMN.
Selagi dihentikan, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.
Keputusan ini disepakati dari hasil pertemuan antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sepakat hentikan sementara pekerjaan-pekerjaan infrastruktur struktur layang yang berat," kata Basuki usai rapat di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, (20/2/2018).
Selain itu, pertemuan juga diikuti Komite Keselamatan Konstruksi dan para direktur utama BUMN karya. Berikut selengkapnya.
Basuki menegaskan penghentian sementara seluruh proyek infrastruktur layang atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini perintah presiden (Jokowi), untuk sementara dievaluasi," tegas Basuki.
Ditemui di Istana Negara, Jokowi mengatakan saat ini terlalu banyak proyek infrastruktur. Ada pula proyek infrastruktur yang dikebut untuk keperluan Asian Games 2018.
"Ini keputusan di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total, karena memang pekerjaannya banyak sekali, banyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk ngejar Asian Games," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar pengawasan proyek infrastruktur diperketat dan dievaluasi total, khususnya untuk konstruksi layang.
"Ya tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat. Saya hanya sampaikan itu saja. Pengawasan terhadap infrastruktur, konstruksinya, terutama konstruksi-konstruksi di atas (layang) memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi," ujar Jokowi.
Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto ditunjuk sebagai tim evaluasi proyek infrastruktur yang memiliki konstruksi layang yang saat ini dihentikan sementara. Budi Harto juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).
Tim ini bertugas mengevaluasi berbagai aspek terkait pembangunan infrastruktur. Hal itu meliputi desain, metodologi kerja, SOP, SDM, peralatan penunjang kerja. Nantinya mereka akan membantu memberikan rekomendasi.
"Akan dievaluasi oleh, ini kami tadi dengan pak Budi Harto, Ketua AKI/Asosiasi Kontraktor Indonesia," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR.
Tim evaluasi akan menunjuk konsultan independen untuk membantu melakukan pekerjaan mereka. Budi Harto bakal memimpin pelaksanaannya. "Dia akan memimpin konsultan independen untuk evaluasi pekerjaan," lanjutnya.
Budi Harto menambahkan, saat sudah siap bekerja, tim evaluasi akan segera turun ke lapangan melakukan sidak ke sejumlah proyek infrastruktur guna memastikan keamanan kerja.
"Nanti mungkin ada sidak-sidak ke proyek-proyek secara sampling, mana-mana yang sudah memenuhi konsep atau belum. Yang jadi masalah perencanaan bagus tapi di lapangan nggak," tambahnya.
Tidak menutup kemungkinan bila Menteri BUMN Rini Soemarno akan merombak struktur jajaran direksi pada seluruh BUMN karya. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya kecelakaan kerja yang dikerjakan BUMN karya.
"Kan sebentar lagi mau rapat pemegang saham, saya mau melihat bahwa kemungkinan mungkin perlu ada satu direktorat yang bertanggungjawab secara menyeluruh secara keamanan," kata Rini di Komplek Istana.
Dia menyebutkan, tanggung jawab keselamatan konstruksi selama ini dipegang penuh oleh general manager pada proyek yang lagi dikerjakan.
"Menurut saya mungkin yang terbaik keselamatan itu harus dari pusat, jadi selalu independen bisa melihat," jelas dia.
Penambahan direksi pada struktur jajaran direksi BUMN karya pun masih dirancang untuk menentukan apakah akan dibuat direktorat baru atau ditempatkan di bawah direksi yang sudah ada.
"Ini yang nanti kita pikirkan, apakah direksi atau di bawah dirut, insyaallah (tahun ini), karena RUPS sebentar lagi," kata dia.
Basuki memastikan kecelakaan konstruksi yang belakangan ini marak terjadi bukan karena pemerintah mempercepat alias mengebut pembangunan infrastruktur.
Ketimbang dianggap mengejar target selesainya proyek infrastruktur, Basuki membandingkan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan negara lain yang dianggap masih kalah.
"Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia belum apa-apa bila dibandingkan dengan percepatan infrastruktur di negara tetangga seperti Malaysia dan China," kata Basuki dikutip dari keterangan resminya.
Basuki mengatakan pembangunan jalan tol di China dalam satu tahun sekitar 4.000 km, sementara Indonesia dalam 5 tahun menargetkan 1.000 km. Perbandingannya terbilang jauh. Kenyataan tersebut, kata dia menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya konsentrasi terhadap kualitas pembangunan.
"Bukan sebagai sebuah alasan, tetapi kita menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi," paparnya.
Basuki menjamin proyek infrastruktur yang berada di permukaan tanah (non-layang) tidak terganggu dengan keputusan pemerintah menghentikan proyek infrastruktur, karena yang dihentikan hanya proyek dengan bentuk struktur layang.
"Untuk yang high grade (highway) seperti pembangunan tol (non elevated), pengaspalan, masih jalan terus. Hanya pekerjaan jembatan, tol layang, LRT (elevated) yang kita hentikan sementara," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR.
Hal yang sama diungkapkan Rini Soemarno. Dia menjelaskan keputusan penghentian sementara semua pekerjaan proyek konstruksi melayang tidak menghentikan pekerjaan secara menyeluruh.
Contohnya, seperti halnya proyek jala tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakyu) yang dihentikan sementara ada proses pekerjaan yang berada di atas tanah atau melayang, sedangkan di luar itu tetap jalan.
"Kan kata-katanya adalah yang elevated. Kalau lagi ada yang di bawah, LRT yang tidak elevated ya jalan terus, kerjaannya yang tidak elevated ya jalan terus," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
