Permudah Asing Kerja di Sektor Migas, ESDM: Investment Friendly

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mensosialisasikan penyederhanaan regulasi terkait tenaga kerja asing (TKA) pasca pencabutan Perturan Menteri (Permen) ESDM No 31 tahun 2013 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan TKA dan pengembangan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada kegiatan usaha migas.

"Hari ini kita sosialisasi, salah satunya sore ini terkait pencabutan Permen 31/2013 terkait tata cara pengajuan TKA dan pembinaan TKI," kata Direktur Pembinaan Program Migas Budiyantono di Gedung Migas, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Tujuan disederhanakannya prosedur perizinan TKA agar prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat sehingga meningkatkan minat investor berinvestasi di sektor migas Indonesia.

Baca juga: Kemnaker Sebut Proses Surat Izin Pekerja Asing Bisa Cuma 2 Hari

"Ada yang namanya teori pertumbuhan ekonomi. Saya ingin dari investasi saja. beberapa kali Pak Jokowi mengatakan kalau investasi mau masuk tenaga kerjanya juga masuk," ujarnya.

Pencabutan Perpres ini bakal mengubah proses bisnis bagi pelaku usaha hulu, hilir dan perusahaan penunjang migas. Pelaku usaha bisa ajukan izin langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menggunakan TKA.

Saat ini pun sedang disusun peraturan presiden (Perpres) untuk mempermudah izin TKA bekerja di Indonesia. Selama menunggu prosedur yang baru itu, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Ditjen Migas dalam menerbitkan izin penggunaan TKA sektor migas.

Baca juga: Bukan Dipermudah, Ini Penjelasan Jokowi soal Pekerja Asing Masuk RI

Ditjen Migas pun tidak lagi mengeluarkan rekomendasi penerbitan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Tapi bukan berarti TKA bebas masuk ke Indonesia.

Proses evaluasi penerbitan RPTKA dan lMTA tetap dilakukan dan berada satu pintu di Kemenaker. Dengan demikian proses penerbitan perizinan penggunaan TKA menjadi Iebih mudah dan cepat.

Baca juga: Pekerja Asing Dipermudah Masuk RI, Luhut: yang Dicari Bukan Tukang Pacul

Pengawasan TKA tetap dilakukan sesuai ketentuan secara bersama dan terintegrasi menggunakan sistem online.

"Kita harus investment friendly lah ya. Menarik investor pastinya dan diusahakan knowledge. Yang penting lagi kita punya skema pengendalian," tambahnya. (hns/hns)