.webp)
Menurutnya impor beras tak akan dilakukan selama pasokan di dalam negeri masih mencukupi
"Hari ini kita masih menolak impor tapi selama kesediaan di dalam negeri terpenuhi, masih cukup hal itu berdasarkan data," jelasnya di ruang rapat komisi 4 gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buwas menjelaskan ada perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan). Oleh sebab itu Bulog meminta jeda waktu melihat data yang benar.
"Kita tunggu sekarang, data soalnya abu-abu. Kita data lihatnya dari BPS tunggu hasilnya pokoknya secepatnya," ungkapnya.
Buwas menambahkan impor saat ini tidak baik bila dilihat dari kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, dolar AS sedang menguat terhadap rupiah.
"Impor pasti berkaitan dengan valuta asing jadi jangan buru-buru mengimpor. Bulog itu dananya kan sendiri pinjam ke bank kalau dolarnya begini kita tidak sembarangan impor harus hitung betul," ungkapnya.
"Tapi kembali lagi ke data dari mana tang menyebutkan kita harus impor 500 ribu," sambungnya.
Baca juga: JK: BPS akan Rilis Data Baru Produksi Padi |
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengkaji ulang data produksi padi. Langkah ini dilakukan karena acuan pemerintah adalah data BPS.
"BPS akan merilis penelitiannya yang baru segera," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (22/5/2018).
JK mengatakan, BPS menyampaikan telah mendapat data baru mengenai produksi padi. Data tersebut berbeda dengan yang pernah dirilis sebelumnya.
"Sudah disampaikan pada saya bahwa dia sudah mendapat data yg baru bahwa produksi beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan yaitu 79 juta ton gabah. Nggak benar itu," tutur JK. (hns/hns)
