Kisruh Data, Ekonom: Lebih Baik Fokus Kurangi Kemiskinan

Jakarta - Perhitungan angka kemiskinan di Indonesia masih ramai diperbincangkan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metodologi basic need approach untuk perhitungan dan hasilnya ada 25,95 juta orang miskin di Indonesia. Namun ada beberapa pihak yang mengklaim jika jumlah orang miskin di Indonesia lebih besar dari data BPS.

Ekonom INDEF Enny Srihartati menjelaskan daripada membahas soal data kemiskinan, lebih baik mengurusi cara untuk terus mengurangi angka kemiskinan tersebut.

"Kita harus kembali ke urgensi penurunan kemiskinan. Lebih baik fokus bagaimana cara untuk menurunkan kemiskinan. Pada prinsipnya jika kemiskinan turun masyarakat akan sejahtera," kata Enny saat dihubungi detikFinance, Sabtu (4/8/2018).

Baca juga: Indonesia Butuh Indikator Baru untuk Data Kemiskinan

Dia menjelaskan, untuk patokan ukuran konsumsi 2100 kalori juga harus diimbangi dengan peningkatan daya beli, produktifitas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Enny selain jumlah masyarkat yang memang masuk dalam kategori miskin, juga ada kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan miskin. "Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai yang rentan jadi miskin betulan. Harus ada upaya pengurangan dengan perbaikan kesejahteraan," ujarnya.

Enny menjelaskan, saat ini pemerintah menyalurkan beras sejahtera (rastra) kepada 15 juta rumah tangga (RT) miskin. Namun kebijakan ini perlu dievaluasi kembali efektifitasnya. Pasalnya jika memang penyaluran rastra sudah cukup dan mampu memenuhi kebutuhan 2100 kalori masyarakat miskin maka penurunan kemiskinan harusnya bisa lebih besar.

"Kalau sudah terpenuhi 2100 kalori, harusnya tidak 15 juta lagi. Kalau selama ini jumlah orang miskin turun dan hanya berkurang 1,8 juta ya apa yang harus dibanggakan?" ujarnya.

Baca juga: Kisruh Data Kemiskinan Belum Tuntas

Pemerintah saat ini juga memiliki kebijakan seperti bantuan sosial, program padat karya tunai hingga dana desa yang diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Hal ini juga harus dibarengi dengan upaya pemerintah mendorong daya beli masyarakat dengan cara yang lebih mudah. "Jika daya beli sudah terupgrade dan ekonomi tidak turun pertumbuhannya bisa dipastikan angka kemiskinan akan terus turun," jelas dia.


(kil/ang)