Badan Usaha Tak Patuh Biodiesel 20% Kena Denda Rp 6.000/Liter

Jakarta - Pemerintah menetapkan sanksi Rp 6.000/liter bagi badan usaha yang tidak patuh biodiesel 20% untuk campuran bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya aturan wajib biodiesel 20% telah diperluas ke sektor non subsidi atau non public service obligation (PSO).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, menegaskan denda tersebut berlaku bagi badan usaha penyalur maupun pengguna BBM.

Baca juga: Gaikindo: September Produsen Otomotif Harus Terapkan B20

"Dua-duanya, Rp 6.000 per liter (denda). Kalau FAME (fatty acid methyl ester atau unsur nabati) nggak siap, kena denda juga. Denda dua-duanya. Badan usaha yang nggak nyampur juga denda. FAME terlambat datang, kena denda," jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Selain itu, kata Djoko, pihaknya juga akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin bila badan usaha penyalur maupun pengguna tidak menerapkan B20.

Baca juga: Seluruh PLTD PLN akan Gunakan Biodiesel 20% Tahun Ini

"Sama pencabutan izin. Kan peringatan satu, dua, tiga lalu didenda. Kalau masih (tidak ikut aturan) ya nanti dicabut (izin usaha)," ungkap dia.

Menurut Djoko denda tersebut diterapkan untuk memberi efek jera terhadap pengguna maupun pemasok supaya patuh menggunakan B20. Sebelumnya sempat diusulkan denda bagi pemasok maupun pengguna hanya sebesar Rp 1.000 per liter.

Baca juga: Alutsista hingga Freeport Tak Wajib Pakai Biodiesel 20%

"Pak Menko maunya Rp 6.000 per liter, Supaya dia serius. Kalau Rp 1.000 per liter kan, bisa aja dia nggak mau nyampur," tutur Djoko.

Kebijakan wajib B20 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018 mengenai penggunaan biodiesel bagi kegiatan sektor non Public Service Obligation (PSO) yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2018 lalu. Penggunaan B20 dimulai 1 September untuk sektor subsidi maupun non subsidi. (hns/hns)